G20 Diminta Lebih Transparan Dalam Membuat Kebijakan dan Lebih Mendengarkan Suara Rakyat

Jakarta – Negara-negara anggota G20 diminta lebih transparan dalam membuat kebijakan dan lebih mendengarkan suara rakyat. 

“Penting untuk mendesak G20 agar lebih mendengarkan suara rakyat, serta lebih transparan dalam proses pembuatan kebijakan,” kata Ketua Civil 20 (C20) Sugeng Bahagijo di Jakarta, Kamis (30/6/2022).

G20, kata Sugeng, harus mampu menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, kesehatan, lingkungan, kemanusiaan, dan pendidikan melalui pembangunan dan pembiayaan kemanusiaan yang memadai dan berkualitas. 

Menurut dia, semua masalah itu sama pentingnya, sehingga tidak boleh ada penundaan dalam mengakhiri korupsi, kesetaraan gender, mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), keadilan pajak, serta penyelesaian utang di negara kecil, dan berkembang. 

“Banyak orang di Low & Middle-Income Countries (LMICs) mengandalkan kepemimpinan G20,” ujarnya.

Dalam menghasilkan kebijakan, kata Sugeng, negara-negara anggota G20 harus mengadopsi pendekatan berbasis hak untuk mengurangi kesenjangan pembangunan internasional dan kesenjangan pemulihan ekonomi global yang memprioritaskan kelompok rentan, kelompok perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, pemuda, dan orang-orang yang berisiko mengalami dampak ketidakstabilan ekonomi, ketimpangan dan krisis iklim.

Baca Juga

Tolak Kemitraan Global yang Mendikte Negara Lain di G20, Gibran: Setiap Negara Berhak Menentukan Arah

Karena itu pula, C20 meminta para pemimpin G20 untuk memberikan perhatian yang lebih besar dan mengambil tindakan nyata untuk mengatasi masalah sehari-hari di akar rumput. 

“Keterbukaan dalam melibatkan dan melibatkan masyarakat sipil dalam setiap proses G20 menentukan apakah G20 telah mempertimbangkan aspirasi dan suara warga dunia atau tidak,” ujar Sugeng.

Menurut Sugeng, Presidensi G20 Indonesia menentukan nasib masyarakat di seluruh dunia, termasuk masyarakat miskin dari negara berpenghasilan rendah dan menengah. (hw/ebs)