Kasus Penyegelan Kantor PWI Sulsel Diambil Alih oleh PWI Pusat

Dasar hukum kantor PWI Sulsel  sekarang adalah SK Gubernur 371 tahun 1997 yang ditandatangani oleh Gubernur Sulsel, Zainal Basri Palaguna, yang memberikan hak pemanfaatannya kepada PWI Sulsel dengan status  pinjam pakai. Gedung  Kantor PWI itulah  yang kini disegel Satpol PP Pemprov dengan alasan yang belum begitu jelas. 

Setelah mendengar duduk permasalahan dari Agus Alwi Hamu dan kawan-kawan, masukan, saran-saran dari pengurus PWI Pusat, serta diskusi yang berkembang dalam rapat, Ketua PWI Pusat Atal Depari akhirnya memutuskan Pengurus PWI Pusat mengambil alih permasalahan kantor PWI Sulsel tersebut. 

"Kami masih menganggap yang terjadi hanya kesalahpahaman. Mudah-mudahan begitu. Karena itu  PWI Pusat yang akan membuka  dialog kepada semua pihak yang terkait dengan kepemilikan aset daerah itu di Pusat maupun di daerah. Pengurus PWI Sulsel boleh membantu upaya penyelesaian, namun komando berada di tangan PWI Pusat. PWI Sulsel hanya melaksanakan kebijakan pusat," tegas Atal Depari. 

Tidak perlu bereaksi berlebihan

Atal menyayangkan penyegelan Kantor PWI Sulsel tersebut. Namun, ia  berpesan agar watawan dan pengurus PWI Sulsel tidak perlu bereaksi berlebihan. Jauh lebih baik mengutamakan dialog dengan berbagai pihak. 

"Kalau mau dibilang sakit, tentu sayalah yang paling sakit. Saya pemimpin organisasi ini di tingkat pusat. Semua aset PWI di mana pun di wilayah Indonesia adalah tanggung jawab saya. Saya sakit, sedih, tapi sudahlah. Tidak usah bereaksi berlebihan. PWI Pusat akan mengupayakan segel kantor segera dibuka supaya bisa  digunakan kawan-kawan wartawan beraktifitas seperti semula. Mengenai adanya  masalah yang terkait kalau ada, akan diselesaikan secara terpisah.