Celios Dorong Insentif Fiskal Diperluas ke Industri Midstream, Tak Hanya Serap Tenaga Kerja

Jakarta, tvOnenews.com — Center of Economic and Law Studies (Celios) mendukung kebijakan pemerintah yang mulai mengarahkan insentif fiskal pada sektor investasi padat karya. Namun, lembaga tersebut menilai kebijakan tersebut perlu diperluas dengan menyasar industri menengah atau midstream agar manfaat ekonomi domestik lebih maksimal.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menekankan bahwa selama ini insentif perpajakan dalam program hilirisasi masih terlalu terfokus pada sektor hulu. Akibatnya, nilai tambah yang dihasilkan di dalam negeri belum optimal.

“Industri midstream ini juga harus diberikan lebih banyak insentif,” ujar Bhima di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Fokus Hilirisasi Dinilai Belum Optimal

Bhima menilai pendekatan hilirisasi yang berjalan saat ini masih belum sepenuhnya mendorong penguatan struktur industri nasional. Insentif fiskal yang dominan di sektor hulu membuat rantai nilai industri belum berkembang secara menyeluruh.

Padahal, sektor midstream memiliki peran penting sebagai penghubung antara bahan mentah dan produk akhir yang bernilai tinggi.

Baca Juga

Menkeu Purbaya Tegaskan Kas Negara Aman, Isu Sisa Rp120 Triliun Dinilai Menyesatkan

Menurutnya, tanpa dukungan insentif yang memadai di sektor ini, Indonesia berisiko hanya menjadi pemasok bahan baku tanpa mampu mengoptimalkan nilai tambah di dalam negeri.

Sektor Strategis Perlu Didorong

Celios menyoroti sejumlah sektor midstream yang dinilai strategis dan layak mendapatkan prioritas insentif fiskal, antara lain:

• Industri prekursor baterai

• Manufaktur modul panel surya

Penguatan di sektor-sektor tersebut diyakini mampu meningkatkan daya saing industri nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor produk hilir.

“Dengan penguatan midstream, Indonesia tidak hanya memanfaatkan bahan baku domestik, tetapi juga bisa menekan impor produk jadi,” kata Bhima.

Tak Hanya Tenaga Kerja, Nilai Tambah Jadi Kunci

Bhima menegaskan bahwa parameter pemberian insentif fiskal seharusnya tidak hanya berfokus pada penyerapan tenaga kerja. Menurutnya, aspek nilai tambah yang dihasilkan dalam proses industri juga harus menjadi pertimbangan utama.

Dengan demikian, kebijakan insentif dapat mendorong transformasi ekonomi yang lebih berkelanjutan, bukan sekadar menciptakan lapangan kerja jangka pendek.

“Pertimbangannya tidak hanya serapan tenaga kerja, tetapi juga nilai tambah yang dihasilkan di industri midstream,” ujarnya.

Dorong Kebijakan yang Lebih Partisipatif

Selain perluasan sasaran insentif, Celios juga mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan secara lebih partisipatif. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran.

Bhima menyarankan agar pemerintah melibatkan:

• Akademisi dan ekonom

• Pelaku industri

• Pemangku kepentingan di sektor hilirisasi mineral

Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan desain insentif yang tidak hanya efektif, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan industri.

Harus Selaras dengan Kebijakan Global

Celios juga mengingatkan bahwa kebijakan insentif fiskal nasional harus tetap mempertimbangkan dinamika global. Salah satunya adalah penerapan pajak minimum global sebesar 15 persen yang mulai membatasi ruang pemberian insentif fiskal ekstrem.

Dengan adanya aturan global tersebut, pemerintah perlu merancang insentif yang tetap kompetitif tanpa melanggar kesepakatan internasional.

Pengawasan Insentif Jadi Sorotan

Selain desain kebijakan, aspek pengawasan juga menjadi perhatian utama. Bhima menekankan pentingnya monitoring terhadap perusahaan penerima insentif fiskal.

Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan benar-benar memenuhi komitmen, seperti:

• Penyerapan tenaga kerja lokal

• Kepatuhan terhadap Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

• Kinerja investasi yang sesuai target

“Pengawasan ini penting untuk memastikan perusahaan yang menerima insentif benar-benar perform dan memberikan dampak nyata,” kata Bhima.

Pemerintah Ubah Arah Kebijakan Insentif

Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan perubahan arah kebijakan insentif fiskal. Jika sebelumnya berbasis pada besaran nilai investasi, kini pemerintah mulai mengedepankan aspek penyerapan tenaga kerja.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa proyek dengan nilai investasi tidak terlalu besar tetap bisa mendapatkan insentif jika memiliki dampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja.

Salah satu contohnya adalah proyek pengolahan kelapa di Morowali dengan nilai investasi sekitar 100 juta dolar AS atau setara Rp1,72 triliun, yang berpotensi menyerap hingga 10.000 tenaga kerja.

“Parameter kita tidak semata-mata investasi besar, tetapi juga penyerapan tenaga kerjanya,” ujar Rosan.

Dorong Investasi dan Tekan Pengangguran

Kebijakan baru ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih inklusif dan berdampak langsung pada masyarakat. Dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja, pemerintah menargetkan penurunan tingkat pengangguran sekaligus peningkatan aktivitas ekonomi nasional.

Namun, Celios mengingatkan bahwa tanpa penguatan sektor midstream, potensi manfaat ekonomi dari investasi tersebut tidak akan optimal. (ant/nsp)