Anggota DPD Dukung Kebijakan Label Gizi, Tekankan Bahaya Penyakit karena Pola Makan Tidak Sehat

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota DPD RI Fahira Idris mendukung kebijakan yang mewajibkan label gizi nutri-level dicantumkan dalam produk makanan dan minuman.

Hal ini dinilainya adalah terobosan penting untuk memastikan masyarakat paham kandungan dalam makanan, seperti gula, garam, dan lemak secara sederhana.

"Selama ini banyak masyarakat kesulitan membaca tabel gizi yang kompleks. Dengan nutri-level, informasi menjadi lebih sederhana, cepat dipahami, dan langsung berdampak pada pilihan konsumsi," kata Fahira, dikutip Kamis (16/4/2026).

Fahira berpendapat, urgensi kebijakan ini tinggi karena konsumsi gula, garam, dan lemak di masyarakat bisa menimbulkan penyakit berbahaya seperti diabetes, hipertensi, strok, hingga penyakit jantung. 

Penyakit tidak menular itu kebanyakan disebabkan karena pola makan yang tidak sehat, antara lain konsumsi gula berlebih.

Fahira juga menyoroti bahwa tren obesitas terus mengalami peningkatan, termasuk di kalangan anak-anak. Hal ini berisiko menimbulkan krisis kesehatan jangka panjang.

Baca Juga

Musda Golkar di Maluku Tenggara Ditunda Karena Nus Kei Tewas Ditikam: Sampai Ada Pemberitahuan

Kebijakan ini mesti memperhatikan beberapa hal supaya implementasi di lapangan tetap terjaga. Ia menegaskan, label saja tidak cukup dan harus dibarengi dengan ekosistem yang berjalan utuh.

Beberapa rekomendasi pun disampaikan senator Jakarta ini supaya kebijakan baru tersebut bisa berjalan dengan baik.

Pertama, ia berpesan agar label yang dipasang sederhana dan mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Produsen juga harus memikirkan masyarakat dengan literasi yang terbatas.

Kedua, penting untuk memperkuat edukasi publik mengenai arti label nutri-level, sehingga masyarakat juga memahami dalam pengambilan keputusan konsumsi.

Ketiga, perlu dibuat roadmap yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Skema transisi sukarela menuju wajib harus dilakukan secara terukur.

Keempat, perlu ada pengawasan yang kuat agar kebijakan ini berjalan dan semua produsen melakukannya sesuai aturan.

Rekomendasi kelima, Fahira mendorong agar adanya kebijakan ini membuat produsen menghadirkan produk yang lebih sehat.

Keenam, aktivis perlindungan anak ini meminta agar ada integrasi kebijakan label gizi dan kebijakan lain, misalnya pembatasan iklan makanan tidak sehat, hingga kebijakan cukai minuman mengandung pemanis.

Rekomendasi terakhir, Fahira menilai penting adanya dukungan dan pendampingan bagi pelaku usaha. Sebab, para produsen harus menghadapi biaya penyesuaian kemasan dan proses produksi.