Buntut Kontroversi AI di Kalisari, Gubernur Pramono Bakal Kumpulkan Petugas PPSU Se-Jakarta

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berencana untuk mengadakan pertemuan khusus dengan para petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) pada pekan mendatang. 

Pertemuan ini dikemas dalam bentuk dialog terbuka untuk memberikan pengarahan langsung kepada para petugas di lapangan.

"Minggu depan, kami akan ada town hall, mengumpulkan PPSU yang ada, gubernur secara langsung akan menyampaikan arahan dan berdialog dengan mereka," ujar Pramono saat memberikan keterangan di Jakarta, Minggu (12/4).

Agenda dialog ini mencuat sebagai respons atas laporan masyarakat terkait pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) oleh oknum petugas di Kelurahan Kalisari, Jakarta Timur. 

Selain membahas masalah tersebut, Pramono juga ingin memberikan apresiasi terhadap capaian positif yang diraih PPSU dalam menjalankan tugasnya selama ini.

Mengenai nasib Lurah Kalisari yang saat ini telah dibebastugaskan sementara, Pramono menyatakan bahwa dirinya masih memantau perkembangan investigasi dari instansi terkait.

Baca Juga

Waspada El Nino 2026, Wagub Rano Karno Ingatkan Ancaman DBD Mengintai Jakarta

"Untuk Kalisari, karena ini sekarang sedang ditangani oleh Inspektorat dan BKD (Badan Kepegawaian Daerah), maka sebagai gubernur, saya akan menunggu laporan itu," jelasnya.

Kasus ini bermula ketika Lurah Kalisari dipanggil oleh Inspektorat DKI Jakarta pada Senin (6/4) untuk dimintai klarifikasi. 

Hal ini dipicu oleh sebuah unggahan viral yang memperlihatkan petugas PPSU menggunakan teknologi AI dalam menanggapi aduan warga soal parkir liar melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI).

Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Dhany Sukma, menyatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan pemeriksaan mendalam sesuai dengan protokol audit internal pemerintah guna membedah fakta di lapangan dan menentukan konsekuensi yang tepat.

Berdasarkan temuan tersebut, Inspektorat memberikan rekomendasi kepada Wali Kota Jakarta Timur untuk menonaktifkan Lurah Kalisari dari jabatannya. 

Tidak hanya itu, dua pejabat struktural, yakni Kepala Seksi Pemerintahan serta Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kalisari juga diusulkan untuk menerima sanksi disiplin dan pembinaan.

Sementara itu, tiga petugas PPSU yang terbukti terlibat dalam penggunaan AI tersebut dipastikan akan menerima sanksi sesuai dengan aturan yang tercantum dalam poin-poin kontrak kerja mereka. (ant/dpi)