Pengamat Soroti Potensi Intervensi Opini Publik dalam Kasus Chromebook Nadiem, Narasi Pembelaan di Medsos Dinilai Tak Etis

Terkait narasi yang mengaitkan penegakan hukum dengan penurunan minat investasi, Fajar menyampaikan kritik. Ia menilai alasan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menghindari proses hukum.

“Negara tidak boleh tinggal diam hanya karena alasan takut investasi terganggu. Justru investasi yang sehat membutuhkan kepastian hukum dan lingkungan yang bersih dari korupsi. Jika ada kerugian negara yang nyata akibat penyimpangan pengadaan, maka hukum harus tegak tanpa pandang bulu," kata Fajar.

Ia juga menegaskan bahwa penilaian kerugian negara merupakan kewenangan saksi ahli dalam persidangan, bukan ruang spekulasi di media sosial.

“Putusan MK memang mensyaratkan kerugian nyata atau actual loss, namun penentuannya ada pada audit BPK atau BPKP yang diuji di depan hakim. Membangun opini publik untuk menggiring opini bahwa tidak ada kerugian negara sebelum vonis adalah bentuk pelecehan terhadap proses hukum yang sedang berjalan," pungkasnya. (rpi)