Ruang Menteri hingga Wamen PU Digeledah Kejati Jakarta, Dody Hanggodo: Demi Allah Saya Enggak Tahu

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku tidak mengetahui perkara yang menjadi dasar penggeledahan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta di kantornya.

Pernyataan itu disampaikan Dody saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan adanya komunikasi dengan pejabat sebelumnya terkait kasus yang disebut-sebut berkaitan dengan penggunaan APBN tahun 2023 hingga 2024.

"Enggak, enggak ada (diskusi dengan menteri sebelumnya). Emang ini (perkara penggeledahan soal APBN) 2023-2024? Saya enggak tahu malahan. Enggak, benar-benar enggak tahu, sumpah demi Allah, demi Rasulullah, saya enggak tahu," katanya, dikutip Sabtu (11/4/2026).

Menurut Dody, tidak ada urgensi untuk membicarakan perkara tersebut secara internal lantaran prosesnya berada di tangan aparat penegak hukum.

Ia menilai kementerian tidak sepatutnya ikut campur karena dikhawatirkan justru menimbulkan persepsi negatif terhadap jalannya penyidikan.

"Tapi, ya saya pikir enggak perlu diskusi loh, ngapain diskusi lagi kan? Soalnya barang ini sudah nyebrang ke tempat lain gitu, jadi bukan ranahnya kami," ujarnya.

Baca Juga

Efisiensi Jumbo Kementerian PU, Menteri Dody Merasa Tak Perlu Negosiasi Lagi dengan Presiden

Dody juga menekankan bahwa setiap langkah yang terlalu aktif dari pihak kementerian berpotensi ditafsirkan sebagai upaya menghambat proses hukum atau obstruction of justice. Karena itu, ia memilih menyerahkan seluruh proses kepada penyidik agar penanganannya tetap terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kalau nanti saya apa? Melakukan suatu pergerakan nanti dikira ini, obstruction of justice. Tapi, sudahlah, kan semuanya sudah kejadian," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dody membenarkan bahwa ruang kerjanya serta ruang Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti turut menjadi bagian dari lokasi penggeledahan.

"Oh iya (ruangan Menteri dan Wamen PU digeledah petugas Kejati DKI Jakarta). Jadi, begini, saya memberikan izin kepada penyidik untuk menggeledah seluruh ruangan yang ada di Kementerian PU," katanya.

Ia menjelaskan penyidik awalnya bersikap hati-hati saat hendak memasuki ruang menteri, mengingat posisinya sebagai pembantu presiden. Karena itu, Dody merasa perlu lebih dulu melaporkan dan meminta restu Presiden Prabowo Subianto sebelum memberikan akses penuh.

Setelah mendapat arahan, Dody mengizinkan pemeriksaan dilakukan di seluruh area kementerian, termasuk ruang pimpinan.

Selain ruang menteri dan wakil menteri, tim penyidik juga memeriksa Gedung Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Sumber Daya Air (SDA), hingga gedung utama Kementerian PU.

Dari rangkaian penggeledahan tersebut, Kejati DKI Jakarta menyita 16 barang bukti, yang sebagian besar berupa dokumen. Selain itu, satu unit komputer dan sejumlah hasil cetak dokumen turut diamankan, dengan temuan terbanyak berasal dari Direktorat Jenderal Cipta Karya. (ant/nba)