Darurat Sampah Bantargebang, Pindad akan Turun Tangan Siapkan Teknologi Pengolahan Tanpa Asap

Jakarta, tvOnenews.com - PT Pindad akan turun tangan menyiapkan strategi desentralisasi pengelolaan sampah guna mengatasi krisis di TPST Bantargebang.

Upaya ini dilakukan melalui penguatan teknologi hilirisasi hingga level kelurahan, termasuk penerapan teknologi tanpa asap atau smokeless.

Rencana tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang digelar di Bandung yang dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, serta Direktur Utama PT Pindad Sigit P Santosa belum lama ini.

Brian Yuliarto menilai penyelesaian persoalan sampah di Bantargebang harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, melalui tata kelola yang tepat serta dukungan ketersediaan lahan.

"Penyelesaian pengelolaan sampah Bantargebang perlu dilakukan dari hulu dan hilir. Hulu penghentian arus pasokan sampah, hilirnya percepatan pengurangan gunungan sampah dan penghijauan," ujar Brian, dikutip Minggu (5/4/2026).

Pandangan serupa disampaikan Hanif Faisol. Ia menargetkan transformasi TPS3A menjadi fasilitas pengolahan yang lebih modern, sehingga penanganan sampah bisa diselesaikan di tingkat lokal tanpa bergantung pada tempat pembuangan akhir berskala besar.

Baca Juga

Dijadikan TPS Liar, Pemkot Jakbar Tutup Lahan di Kawasan Rusun Tambora

"Permasalahan sampah Bantargebang bisa terselesaikan dengan catatan desentralisasi sudah berjalan. Dengan adanya berbagai opsi teknologi pengolahan sampah, semoga ini bisa terlaksana hingga ke skala desa," kata Hanif Faisol.

Sebagai penyedia teknologi, Sigit P Santosa menyampaikan bahwa PT Pindad telah menyiapkan berbagai solusi pengelolaan sampah, mulai dari Hydrothermal Carbonization (HTC), autothermix, hingga teknologi plasma. Salah satu inovasi yang diunggulkan adalah alat pembakar sampah tanpa asap atau Smokeless Incinerator Stungta Pindad yang bersifat mobile.

"Arahan Presiden untuk melakukan desentralisasi sampah, nanti akan coba diselesaikan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Untuk pilot project pertama di DKI Jakarta dan Bandung, begitu selesai akan dilaksanakan di daerah," ujar Sigit P Santosa. (ant/rpi)