Harga Minyak Dunia Bergejolak, Akademisi dan HIPMI Nilai Wajar Jika BBM Non-Subsidi Naik
- ANTARA
Jakarta, tvOnenews.com — Lonjakan harga minyak dunia akibat memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah mulai menekan kebijakan energi dalam negeri.
Di tengah situasi ini, kalangan pengusaha dan akademisi menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi bukan hanya wajar, tetapi juga sulit dihindari.
Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira menegaskan, bahwa harga BBM non-subsidi sangat bergantung pada dinamika global, mulai dari harga minyak mentah hingga risiko geopolitik.
“Kenaikan harga BBM non-subsidi dalam situasi geopolitik seperti sekarang memang wajar dan sulit dihindari. Harga BBM non-subsidi pada dasarnya mengikuti harga minyak mentah dunia, kurs rupiah, biaya pengapalan, dan premi risiko akibat konflik,” kata Anggawira saat dihubungi, Rabu (1/4/2026).
Ia mengungkapkan, harga minyak jenis Brent yang kini bergerak di kisaran US$100 hingga US$115 per barel. Bahkan sempat melonjak akibat gangguan di Selat Hormuz, menjadi faktor utama tekanan terhadap harga BBM di dalam negeri.
Dengan kondisi tersebut, ruang penyesuaian harga dinilai semakin terbuka, terutama jika tren kenaikan minyak dunia bertahan dalam jangka waktu panjang. Saat ini, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax berada di kisaran Rp12.300 per liter, Dexlite Rp14.200 per liter, dan Pertamina Dex Rp14.500 per liter.
Anggawira memperkirakan, kenaikan harga yang masih dalam batas wajar berada di kisaran 5 hingga 10 persen, dengan catatan dilakukan secara bertahap untuk menjaga stabilitas ekonomi.
“Secara realistis, kenaikan yang masih dianggap wajar untuk BBM non-subsidi berada di kisaran 5–10 persen. Artinya, Pertamax yang saat ini sekitar Rp12.300 per liter bisa naik ke kisaran Rp12.900–13.500 per liter,” ujarnya.
Dari sisi dunia usaha, dampak kenaikan harga BBM dinilai signifikan, terutama pada sektor transportasi dan logistik yang sangat bergantung pada energi.
“Untuk sektor trucking, logistik, pelayaran, bus, travel, hingga distribusi barang, komponen BBM bisa mencapai 30–40 persen dari total biaya operasional,” kata Anggawira.
Sementara itu, akademisi dari Universitas Katolik Parahyangan Kristian Widya Wicaksono menilai, fenomena ini sebagai konsekuensi logis dari sistem energi global yang saling terhubung.
“Kenaikan harga BBM non-subsidi di tengah memanasnya geopolitik Timur Tengah merupakan konsekuensi yang sulit dihindari dalam sistem energi global yang saling terhubung,” ujar Kristian.
Menurutnya, kebijakan penyesuaian harga bukan semata keputusan domestik, melainkan respons terhadap risiko pasokan dan ketidakpastian global. Namun, ia mengingatkan bahwa pemerintah harus tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat dan dampak inflasi.
Kristian menekankan pentingnya pendekatan bertahap dan transparan, serta perlindungan bagi kelompok rentan agar gejolak ekonomi dapat ditekan.
“Pemerintah juga diharapkan mampu merespons dengan kebijakan yang transparan, bertahap, serta memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan,” ungkapnya.
Di tengah tekanan global, kenaikan harga BBM non-subsidi dinilai tidak hanya sebagai beban, tetapi juga peluang untuk mendorong efisiensi energi dan mempercepat transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan. (agr)
Load more