Mendagri Tito Pastikan Korban Banjir di Sumatera Barat Tak Lagi Ngungsi di Tenda

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah memastikan fase darurat pengungsian pascabencana di Sumatera Barat telah berakhir per 24 Maret 2026, tidak ada lagi warga yang berlindung di tenda, menandai percepatan signifikan dalam penanganan krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa sebelumnya jumlah pengungsi mencapai ratusan ribu jiwa, namun kini seluruhnya telah keluar dari tenda pengungsian setelah proses verifikasi langsung di lapangan.

“Nah saya karena ini highlight-nya apa kemarin ada isu mengenai pengungsi ya. Tadi sudah disampaikan bahwa jumlahnya 2,1 juta saat itu. Ini untuk di Sumatra Barat, di Sumatra Barat ini dari pengungsi yang ada saat itu data tanggal 12 ya, 18.630 KK meliputi 105.447 jiwa,” ujar Tito, dalam konferensi pers update PHTC, di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).

“Alhamdulillah saat ini dalam data kita, kami sudah meng-cross check melalui para bupati dan juga ke lapangan, tidak ada lagi yang di tenda per tanggal 24 Maret,” lanjutnya.

Keberhasilan ini, lanjut Tito, tidak lepas dari kerja masif lintas lembaga, mulai dari pemerintah pusat hingga aparat di daerah yang bergerak cepat menyediakan hunian alternatif bagi warga terdampak.

“Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah bekerja, mulai dari BNPB, kemudian Danantara yang membangun Huntara, Kementerian PU, TNI, Polri, kemudian juga dari Pemda yang bekerja keras,” ujarnya.

Baca Juga

Pemerintah Tetap Percepat Penyaluran Bantuan Pemulihan Sumatera Sembari Menunggu Data Rampung, Tito Ungkap Rinciannya

Pemerintah juga menggelontorkan berbagai skema bantuan untuk mempercepat pemulihan mandiri masyarakat, terutama bagi pemilik rumah dengan kerusakan ringan hingga sedang.

“Sehingga alternatifnya memang ada tiga. Yang pertama adalah para pengungsi, saya ulangi ada beberapa alternatif, yang rumahnya rusak ringan dan sedang itu diberikan biaya. Ringan Rp15 juta, sedang itu Rp30 juta. Belum tambahan lagi ada yang lain nanti kami sampaikan,” terang dia.

Selain bantuan utama, pemerintah menyiapkan dukungan tambahan berupa bantuan perabotan, stimulus ekonomi, hingga jaminan hidup untuk memenuhi kebutuhan harian warga selama masa transisi.

“Uang perabotan Rp3 juta, bantuan ekonomi Rp5 juta dari Kemensos. Kemudian juga ada anggaran untuk namanya Jadup (Jaminan Hidup), uang lauk pauk Rp15.000 per orang per hari. Diberikan sebanyak 3 bulan, Rp450.000 kali tiga,” jelas dia.

Dengan skema tersebut, warga didorong untuk segera memperbaiki rumah secara mandiri dan kembali ke kehidupan normal.

“Jadi kalau yang rumahnya ringan sedang sudah mendapatkan biaya, ya mereka perbaiki sendiri. Sedang Rp30 juta ditambah lagi Rp3 juta untuk perabotan, ditambah lagi untuk bantuan ekonomi. Artinya lebih kurang Rp3 tambah Rp5,8 juta. Rp38 juta belum uang lauk pauk dan lain-lain,” tandas dia.

Langkah ini menandai pergeseran dari fase tanggap darurat menuju pemulihan, sekaligus menjadi ujian keberlanjutan bantuan agar masyarakat benar-benar pulih tanpa kembali ke kondisi rentan. (agr/ree)