BGN Buka Suara Soal Isu Siswa Wajib Ambil MBG ke Sekolah Saat Pembelajaran Daring, Singgung Kebijakan Baru

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan kabar yang beredar terkait kewajiban siswa yang belajar daring untuk tetap datang ke sekolah mengambil Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN memastikan informasi tersebut tidak benar alias  hoaks.

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan maupun penyusunan petunjuk teknis terkait mekanisme distribusi MBG apabila kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online.

“Sampai saat ini, pemerintah sendiri belum memutuskan kebijakan pembelajaran online pada anak-anak sekolah,” ujarnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Ia menjelaskan, pelaksanaan program MBG yang berjalan saat ini masih sepenuhnya mengikuti sistem yang berlaku ketika kegiatan belajar dilakukan secara tatap muka di sekolah.

Lebih lanjut, Sony mengingatkan masyarakat untuk tidak langsung mempercayai informasi yang beredar tanpa kejelasan sumber, khususnya yang banyak tersebar di media sosial. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan resmi terkait MBG hanya akan diumumkan melalui saluran komunikasi resmi milik BGN.

BGN juga menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas pelaksanaan program, baik dari sisi kandungan gizi maupun sistem distribusi, agar manfaatnya benar-benar diterima oleh siswa di berbagai daerah di Indonesia.

Baca Juga

Hasil Survei Poltracking Publik Nilai MBG Program Bermanfaat Pemerintahan Prabowo-Gibran

“Jika nantinya ada kebijakan baru, termasuk dalam situasi pembelajaran daring, tentu akan kami kaji secara matang dan diumumkan secara resmi,” kata Sony.

Sebelumnya, sempat muncul kabar bahwa kegiatan belajar mengajar akan kembali dilakukan secara daring sebagai bagian dari langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM). Namun hingga kini, pemerintah belum mengeluarkan keputusan resmi terkait kebijakan tersebut.

Menanggapi wacana tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti menyatakan penolakannya terhadap rencana pembelajaran jarak jauh yang disebut akan mulai diterapkan pada April 2026.

Menurutnya, pengalaman selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa sistem pembelajaran daring belum mampu memberikan hasil yang optimal bagi siswa, sehingga kebijakan serupa perlu dipertimbangkan secara matang.

“Pembelajaran secara daring pernah kita laksanakan ketika terjadi wabah COVID-19. Dan kita semua tahu sistem tersebut meninggalkan problem yang tidak sederhana bagi dunia pendidikan kita,” ujar Esti.