Prabowo Larang Pejabat Negara Open House Mewah, Ingatkan Jaga Empati di Tengah Kondisi Rakyat

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas menjelang Lebaran 2026 dengan melarang pejabat negara menggelar acara open house atau halal bihalal secara berlebihan.

Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran (SE) resmi yang dikirim ke seluruh kementerian dan lembaga.

Melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pemerintah menekankan pentingnya kesederhanaan dan empati di tengah kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

“Kami sudah menyampaikan Surat Edaran untuk kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk kami himbau untuk tidak apa namanya berlebihan di dalam menyelenggarakan open house maupun halal bihalal,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).

Larangan ini bukan sekadar pengaturan seremoni, melainkan pesan moral dari pemerintah agar pejabat negara tidak menunjukkan kemewahan di tengah situasi masyarakat yang masih menghadapi berbagai kesulitan.

Prasetyo menegaskan, banyak warga di sejumlah daerah yang masih berjuang bangkit dari kondisi yang belum stabil.

Baca Juga

Pigai Bantah Isu Kemunduran HAM, Klaim Posisi RI di PBB Bukti Kepercayaan Dunia

“Karena bagaimanapun masih banyak saudara-saudara kita yang pada kondisi yang belum baik gitu. Jadi kami menghimbau untuk tidak terlalu berlebihan manakala menyelenggarakan kegiatan open house atau halal bihalal,” ujarnya.

Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun citra kepemimpinan yang lebih peka terhadap kondisi sosial masyarakat.

Sementara itu, terkait rencana open house di Istana Negara, pemerintah belum mengambil keputusan final. Pelaksanaan kegiatan tersebut masih akan disesuaikan dengan perkembangan situasi ke depan.

“Belum, nanti kita lihat situasinya,” ungkap Prasetyo.

Dengan terbitnya surat edaran ini, pemerintah berharap tradisi Lebaran tetap berlangsung hangat dan penuh makna, tanpa harus diwarnai kemewahan berlebihan, serta tetap mencerminkan solidaritas terhadap masyarakat yang masih membutuhkan perhatian. (agr/iwh)