Berita Foto: Aktivis Desak Prabowo dan Bahlil Turun Tangan, Tambang Emas Ilegal di Bolmong Selatan Sulut Makin Parah

Bolmong Raya, tvOnenews.com - Praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sejumlah lokasi di Desa Pidung, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara, semakin memprihatinkan.

Aktivitas tambang emas ilegal yang makin masif ini menjadi sorotan aktivis lingkungan.

Anehnya meski keberadaan tambang ilegal ini dinilai berdampak pada kerusakan ekosistem lingkungan serta potensi hilangnya kekayaan sumber daya alam, namun terkesan dibiarkan oleh pemerintah daerah Bolaang Mongondow Selatan maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH). 

Rolandi Thalib salah satu aktivis lingkungan yang di Bolmong Raya menyebut kerusakan hutan ini terjadi di tengah berbagai program besar
terutama tentang hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam yang saat ini sedang didorong oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Sehingga jika praktik PETI terus dibiarkan seperti ini, maka upaya negara untuk memperkuat pengelolaan sumber daya alam nasional jelas akan menghadapi ancaman serius.

"Di tengah Presiden Prabowo Subianto ingin mewujudkan program hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam, namun praktik Pertambangan Emas Tampak Izin masih terus terjadi dan kerusakan lingkungan justru tetap dibiarkan," ujar 
Rolandi Thalib, Sabtu (14/3/2026).

Baca Juga

IMA: PR Hilirisasi Bukan Lagi Smelter, Tapi Perkuat Manufaktur Serap Produk Tambang

Dirinya juga mengusulkan agar Presiden Prabowo  bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dapat memberikan perhatian khusus dengan cara melakukan operasi di lokasi tambang ilegal yang ada di wilayah Sulawesi Utara, khususnya di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

“Seharusnya pemerintah pusat melakukan operasi tambang ilegal yang ada di Kabupaten Bolmong Selatan guna memastikan apakah praktek tambang emas ilegal ini melibatkan oknum-oknum tertentu, ataukah ada permainan antara pemerintah daerah dan provinsi atau oknum aparat penegak hukum dalam aktivitas tambang ilegal tersebut,” tegasnya.

Sehingga dengan adanya penegakan hukum yang kuat, selain dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah yang ada, juga bisa melindungi sumber daya alam Indonesia agar tetap terjaga demi masa depan bangsa. 

Begitu juga dukungan dari jajaran TNI dan Polri juga sangat dibutuhkan untuk menjamin rasa aman bagi masyarakat dari dampak buruk akibat dari kerusakan lingkungan.