Ekonom Soroti Kompleksitas Kebijakan Kawasan Ekonomi di Batam

Jakarta, tvOnenews.com - Ekonom Billy Mambrasar menilai penyederhanaan kebijakan kawasan ekonomi di Batam diperlukan untuk meningkatkan kepastian investasi dan mempercepat proses bisnis. Salah satu langkah yang menurutnya perlu dipertimbangkan adalah mengurangi tumpang tindih berbagai skema kawasan ekonomi yang saat ini berlaku.

Pandangan tersebut disampaikan Billy saat memberikan kuliah tamu di Politeknik Negeri Batam dengan tema “Menjadikan Batam sebagai Hub Ekspor UMKM Indonesia.” Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung diskusi publik yang berkembang terkait arah pengembangan kawasan ekonomi Batam, termasuk perdebatan yang melibatkan sejumlah pejabat terkait kebijakan kawasan.

Billy, yang saat ini aktif sebagai peneliti ekonomi serta dosen tamu di Politeknik Negeri Batam dan tengah menempuh studi ekonomi di University of Buckingham, Inggris, mengatakan bahwa keberadaan berbagai skema kawasan seperti Proyek Strategis Nasional (PSN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), maupun Special Economic Zone (SEZ) berpotensi menambah kompleksitas kebijakan apabila tidak dikelola secara terintegrasi.

Menurutnya, Batam sejak awal telah memiliki status sebagai kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) yang memberikan sejumlah fasilitas bagi pelaku usaha, seperti pembebasan bea masuk serta berbagai insentif fiskal. Kawasan tersebut juga berada di bawah pengelolaan Badan Pengusahaan Batam.

“Secara ekonomi, sebagian fasilitas yang biasanya diberikan di kawasan ekonomi khusus sebenarnya sudah tersedia di Batam sejak awal. Karena itu, penambahan skema kawasan baru berpotensi menambah kompleksitas kebijakan,” ujar Billy.

Ia menilai, dalam praktik investasi, pelaku usaha sering kali harus berkoordinasi dengan berbagai institusi, mulai dari pemerintah daerah, BP Batam, kementerian terkait, hingga aturan tambahan yang berkaitan dengan proyek strategis nasional maupun kawasan ekonomi khusus.

Baca Juga

Target Gubernur Sherly Tjoanda Imbas 34 Persen Pertumbuhan Malut Belum Merata, Desak Infrastruktur Rp2,9 Triliun ke DPR

Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, kondisi tersebut dikenal sebagai transaction cost atau biaya transaksi. Semakin banyak lembaga yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan investasi, semakin besar pula biaya waktu dan administrasi yang harus ditanggung investor.

“Dalam persaingan investasi global, faktor kecepatan dan kepastian proses sangat menentukan. Jika prosedurnya terlalu rumit, investor akan membandingkannya dengan kawasan lain di Asia Tenggara yang menawarkan proses lebih sederhana,” kata Billy.