Timur Tengah Memanas, Wamenhaj Buka Opsi Tunda hingga Ubah Rute Penerbangan Haji 2026

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah mulai menyiapkan langkah antisipasi terkait keberangkatan jemaah haji Indonesia di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah mengubah jalur penerbangan agar lebih aman, termasuk kemungkinan melintasi wilayah Afrika.

Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa perubahan jalur penerbangan bisa diterapkan apabila dinilai mampu menjamin keselamatan perjalanan udara bagi jemaah.

"Kalau kemudian itu memang jamin penerbangannya keamanan penerbangannya maka kita siapkan rute penerbangannya berubah misalnya," kata Dahnil, dikutip Rabu (11/3/2026).

Menurutnya, gagasan perubahan jalur penerbangan juga muncul dari masukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pemerintah akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama otoritas penerbangan untuk menentukan jalur paling aman.

"Itu tentu bicara dengan otoritas penerbangan dan otoritas baik itu Saudi Arabia maupun berbagai negara yang nanti mempertimbangkan rute penerbangan kan, ada rute yang berbeda misalnya lewat jalur selatan kemudian ada lewat Afrika yang juga diwacanakan oleh DPR," ujarnya.

Selain perubahan rute, pemerintah juga menyiapkan kemungkinan lain yang lebih ekstrem, yakni menunda keberangkatan jemaah apabila kondisi keamanan tidak memungkinkan.

Baca Juga

Hadapi Dampak Konflik Timur Tengah, Kapolri Ungkap Langkah Strategis Pemerintah Indonesia

Dahnil menjelaskan bahwa langkah tersebut pernah dilakukan pada masa pandemi COVID-19 dan bisa kembali dipertimbangkan jika keselamatan jemaah terancam.

"Nah kemudian senarionya ya seperti (pandemi) COVID misalnya yang lalu kalau kemudian membahayakan jemaah misalnya membahaya keselamatan, maka skenario untuk menunda bisa jadi muncul apabila keselamatan warga negara kita terancam," ujar Dahnil.

Pemerintah, lanjut dia, masih akan melakukan pembahasan bersama DPR terkait langkah terbaik yang harus diambil. Ia menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto sangat jelas, yakni menempatkan keselamatan jemaah sebagai prioritas utama.

"Tentu kita akan bicara dengan DPR kita akan bicara akan sesuai dengan petunjuk dari presiden seperti apa, yang jelas kalau tadi disampaikan Presiden orientasi kami di kementerian haji dan orientasi Presiden keselamatan jamaah adalah yang pertama dan utama jadi disiapkan," ujarnya.

Meski begitu, pemerintah tetap berharap situasi di Timur Tengah segera mereda sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan sesuai rencana. Jika kondisi keamanan membaik, keberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama dijadwalkan dimulai pada 22 April mendatang.