Upaya Menangkal Radikalisme bagi Pemuda, Kemendagri Gelar Diskui Penguatan Pelajar di Kota Cirebon

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus menggalakan ideologi kebangsaan bagi masyarakat khususnya kaum muda dakam menangkap paham radikalisme.

Langkah itu dilakukan melalui diskusi yang digelar Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) bertajuk 'Penguatan Ekosistem Pendidikan dan Pencegahan Ekstremisme berbasis kekerasan' di Aula Sekretariat Daerah Kota Cirebon, Jawa Barat, Kamis (5/3/2026).

Kegiatan diskusi yang diikuti oleh 150 pelajar dan guru konseling 25 SMA se-Kota Cirebon merupakan upaya strategis pemerintah dalam memperkuat pemahaman aparatur, pelajar, dan ekosistem pendidikan mengenai bahaya ekstrimisme berbasis kekerasan yang dapat mengancam stabilitas sosial, persatuan bangsa, serta nilai-nilai kebangsaan. 

Hal ini selaran dengan data terbaru dari Densus 88 Antiteror Mabes Polri, kelompok usia sekolah kini menjadi target utama penyebaran ideologi berbahaya.

Merespons hal tersebut, Direktur Kewaspadaan Nasional, Aang Witarsa mengatakan bahwa ada empat pilar utama yang harus dibangun sekolah untuk menekan potensi ekstrimisme.

Empat pilar tersebut yakni ramah, inklusif, responsif, serta, kolaboratif.

Baca Juga

Polisi Bocorkan Kronologi hingga Indititas Pria Tewas Terkubur di Cikeas

"Menghadapi tantangan ini, pendekatan hukum (penindakan) saja tidak cukup. Sekolah memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan untuk melakukan pencegahan dini melalui konsep Sekolah Ramah dan Inklusif," kata Aang kepada awak media, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Selain itu Aang juga menyampaikan penting dan bijaknya dalam penggunaan media sosial dengan menyaring setiap informasi yang masuk.

"Dalam penggunaan media sosial, kita harus pandai dan bijak menyaring setiap informasi yang ada. Karena di era kini, media sosial sebagai pintu masuk setiap informasi, termasuk potensi masuknya konten yang mengandung bahaya ekstrimisme," imbuhnya. 

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, aparat keamanan dan ekosistem pendidikan dalam membangun lingkungan pendidikan  yang aman, damai, serta terbebas dari pengaruh ekstremisme berbasis kekerasan.(ant/raa)