MBG Dinilai Perkuat Fondasi Pendidikan, Kalima: Jangan Giring Opini dengan Narasi yang Menyesatkan

Jakarta, tvOnenews.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah sejumlah politisi melontarkan kritik terkait sumber pendanaannya yang disebut berasal dari anggaran pendidikan nasional. Kritik tersebut memunculkan narasi bahwa MBG berpotensi mengurangi upaya peningkatan kualitas pendidikan.

Namun, pandangan berbeda disampaikan pengamat sosial dan kebijakan publik dari Kader Literasi Indonesia Maju (Kalima), Aiman Adnan. Ia menilai opini yang berkembang justru menyesatkan dan tidak menghadirkan gambaran utuh mengenai struktur anggaran negara.

MBG Disebut Jadi Fondasi Proses Belajar

Menurut Aiman, program MBG tidak dapat dipisahkan dari upaya memperkuat kualitas pendidikan. Ia menegaskan, pemenuhan gizi anak merupakan prasyarat dasar agar kegiatan belajar-mengajar berjalan efektif.

“Sebaiknya mari kita lebih banyak memberikan dukungan kepada pemerintah untuk memperbaiki program-program ini supaya lebih tepat sasaran, bukan semakin banyak melakukan kritik dengan menyebarkan informasi sesat,” ujarnya di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Aiman menilai, sulit membicarakan peningkatan mutu pendidikan tanpa memastikan kondisi dasar peserta didik terpenuhi. Anak yang belajar dalam kondisi lapar, kata dia, berpotensi mengalami penurunan konsentrasi dan daya serap.

Baca Juga

Aturan Baru BGN, SPPG Wajib Unggah Menu MBG Setiap Hari di Media Sosial

“Kalau ada politisi mengaku peduli pendidikan tapi tidak rela anak kenyang sebelum belajar, publik wajar bertanya: pendidikan versi siapa yang sedang mereka bela?” katanya.

Telah Disetujui Bersama di DPR

Lebih lanjut, Aiman menyoroti anggapan bahwa MBG merupakan kebijakan sepihak yang tidak melalui proses politik memadai. Ia menegaskan program tersebut telah dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah dan DPR dalam pembahasan anggaran.

“MBG dibahas, disetujui, dan diketok bersama di DPR. Dan di DPR itu termasuk fraksi yang sekarang paling keras menyerang,” ujarnya.

Ia mempertanyakan konsistensi sikap politik yang berubah setelah program berjalan. Menurutnya, jika kini program dianggap bermasalah, maka publik berhak mengetahui alasan perubahan sikap tersebut.

“Kalau sekarang disebut bermasalah, pertanyaannya sederhana: kenapa dulu setuju?” katanya.

Anggaran Pendidikan Tidak Berkurang

Isu utama yang mengemuka dalam polemik ini adalah dugaan bahwa MBG menggerus anggaran pendidikan nasional. Namun Aiman menilai narasi tersebut tidak berdasar jika melihat data resmi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Anggaran pendidikan tidak berkurang, justru naik. Ini fakta APBN, bukan tafsir,” tegasnya.

Ia menambahkan, kenaikan gaji dan tunjangan guru serta dosen dalam APBN terbaru menjadi indikator konkret bahwa komitmen terhadap sektor pendidikan tetap dijaga.

Beberapa indikator yang disebutnya antara lain:

• Kenaikan tunjangan guru

• Peningkatan insentif guru honorer

• Tambahan alokasi untuk dosen

• Program renovasi sekolah yang tetap berjalan

• Tidak ada penghentian program pendidikan

“Kalau anggaran pendidikan dirampok MBG, dari mana datangnya kenaikan anggaran puluhan triliun untuk guru dan dosen? Ini angka resmi, angka riil,” ujarnya.

Pentingnya Melihat Struktur Anggaran Secara Utuh

Aiman menilai polemik yang berkembang kerap mengambil satu angka besar—yakni anggaran MBG—tanpa menghadirkan konteks menyeluruh mengenai struktur anggaran pendidikan nasional.

Menurutnya, pendekatan seperti itu berpotensi menggiring opini publik tanpa pemahaman yang komprehensif.

“Angkanya dilepas, konteksnya dihilangkan. Publik digiring emosi, bukan diajak berpikir,” katanya.

Ia menegaskan, kebijakan publik seharusnya dinilai secara utuh, termasuk melihat keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dasar siswa dan peningkatan kualitas tenaga pendidik.

Guru Tidak Dikorbankan

Dalam polemik yang sama, isu kesejahteraan guru kerap dijadikan alasan untuk menolak MBG. Namun Aiman menilai argumen tersebut tidak sepenuhnya selaras dengan fakta kebijakan yang berjalan saat ini.

“Katanya membela guru, tapi faktanya tunjangan guru naik, insentif guru honorer bertambah, renovasi sekolah berjalan, dan tidak ada program pendidikan yang dihentikan,” ujarnya.

Ia pun mempertanyakan klaim bahwa guru menjadi pihak yang dirugikan oleh pelaksanaan MBG.

“Lalu di mana tepatnya guru dikorbankan? Jangan jadikan guru sebagai tameng untuk manuver politik,” tandasnya.

Dukungan dan Evaluasi Dinilai Lebih Produktif

Di tengah perdebatan yang berkembang, Aiman mengajak seluruh pihak untuk lebih fokus pada perbaikan implementasi program agar semakin tepat sasaran, daripada membangun narasi yang dinilai tidak berbasis data.

Menurutnya, kritik tetap diperlukan dalam demokrasi, namun harus disertai argumentasi yang faktual dan proporsional.

Program MBG, kata dia, dapat menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang saling melengkapi—memastikan siswa mendapatkan asupan gizi memadai sekaligus tetap memperkuat kualitas guru dan infrastruktur sekolah.

Dengan pendekatan yang komprehensif, ia menilai MBG justru berpotensi memperkuat fondasi pendidikan nasional, bukan sebaliknya. (nsp)