BGN Hentikan Operasional 47 SPPG Usai Temukan Menu MBG Lauk Basi dan Buah Berbelatung

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional 47 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Keputusan ini berlaku hingga hari ke-9 Ramadhan setelah ditemukan berbagai menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar kelayakan konsumsi secara berulang.

Berdasarkan data Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan per 28 Februari 2026, penyimpangan kualitas ini ditemukan di tiga wilayah kerja utama. 
Rinciannya, terdapat 5 kasus di Wilayah I, 30 kejadian di Wilayah II, dan 12 temuan di Wilayah III.

Temuan di lapangan sangat memprihatinkan, mencakup roti yang sudah berjamur, buah busuk yang mengandung belatung, lauk pauk basi, hingga telur yang masih mentah atau busuk. Beberapa menu juga dinilai jauh dari standar kualitas gizi yang ditetapkan pemerintah.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari pengawasan mutu yang sangat ketat.

"Kami tidak mentolerir penyimpangan standar pangan dalam program ini. Setiap temuan langsung ditindak dengan penghentian operasional sementara untuk evaluasi menyeluruh," tegas Nanik di Jakarta, Sabtu (28/2).

Baca Juga

BGN Instruksikan SPPG Aktif di Medsos, Menu MBG Harus Bisa Dicek Online

Langkah pembekuan sementara ini diambil setelah adanya verifikasi langsung di lapangan serta laporan rutin dari tim pengawas tiap wilayah. 

BGN tidak hanya mengevaluasi kualitas makanan, tetapi juga melakukan audit terhadap manajemen dapur, jalur distribusi, hingga protokol kontrol kualitas.

Nanik menambahkan bahwa program ini memiliki tanggung jawab besar terhadap kesehatan generasi muda. 

“Program MBG menyangkut kesehatan anak-anak dan kredibilitas negara dalam menjamin asupan gizi. Karena itu, pengawasan kami lakukan secara ketat dan transparan,” ujarnya.

Meskipun dalam beberapa insiden makanan yang tidak layak tersebut berhasil ditarik sebelum sampai ke tangan siswa, BGN tetap memberlakukan sanksi administratif sebagai bentuk efek jera dan upaya perbaikan sistem secara menyeluruh.

Terkait kelanjutan program, Nanik menjelaskan bahwa operasional akan kembali dibuka jika perbaikan sudah tuntas. 

“SPPG yang disuspend dapat kembali beroperasi setelah seluruh rekomendasi perbaikan dipenuhi dan dinyatakan lolos verifikasi ulang. Kami ingin memastikan kualitas benar-benar terjaga sebelum layanan dibuka kembali,” ujarnya. (ant/dpi)