Tepis Isu Sekolah Terbengkalai, Istana Klaim 16 Ribu Sekolah Direnovasi di Era Prabowo

Jakarta, tvOnenews.com - Isu sekolah terbengkalai yang dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali ditepis pemerintah.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya menegaskan, persoalan sekolah rusak bukanlah masalah baru dan tidak ada kaitannya dengan kebijakan anggaran terbaru.

“Ada yang bilang sekolah terbengkalai. Iya, itu adalah masalah dari dulu. Sekolah rusak, sekolah ada yang kurang baik. Dan Anda harus ingat, sekolah itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Aturannya seperti itu. Jadi, SMA itu kewenangan gubernur, SD dan SMP itu kewenangan bupati dan wali kota,” ujar Teddy di ruang media Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2026).

Ia menekankan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru mengambil langkah konkret untuk memperbaiki persoalan lama tersebut.

“Tapi, zaman Bapak Presiden Prabowo, karena dari dulu sudah rusak dan bermasalah, tapi tidak tertanggulangi, kita renovasi,” jelas dia.

“Faktanya, di tahun 2025 saja, sudah ada sekitar 16.000 sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya ada, anda bisa cek. Dengan total anggaran sekitar 17 triliun. Diwadahi oleh Mendikdasmen,” lanjut Teddy.

Baca Juga

Kunjungi Probolinggo, Zulhas Minta Sekolah Tegas Tolak Makanan Tak Sesuai Standar MBG

Tak hanya renovasi fisik, pemerintah juga mengklaim melakukan penguatan infrastruktur pembelajaran digital.

“Kemudian apa lagi tambahannya? Ada TV digital untuk pembelajaran digital sekolah, anak-anak. Jumlahnya tahun 2025 sudah 280.000 TV di 280.000 sekolah. Dan bahkan tahun ini akan ditingkatkan lagi,” ungkapnya.

Teddy menyebut, agenda peningkatan kualitas pendidikan juga mencakup pembangunan model sekolah baru dan kampus terintegrasi.

“Belum lagi nanti ada sekolah Garuda, ada sekolah terintegrasi, ada pembangunan kampus-kampus baru yang Pak Presiden ingin buat, sedang berjalan. Jadi, saya mau sampaikan, tidak ada program yang tidak dilanjutkan. Semua program berjalan dan bahkan ditambah,” tegasnya.

Pernyataan ini mempertegas posisi pemerintah di tengah kritik terkait prioritas anggaran pendidikan. Istana menegaskan bahwa alokasi dana tidak mengorbankan perbaikan infrastruktur pendidikan, bahkan diklaim mempercepat rehabilitasi sekolah dan transformasi digital pembelajaran.

Dengan klaim 16 ribu sekolah direnovasi dan ratusan ribu perangkat digital didistribusikan, pemerintah berupaya menunjukkan bahwa reformasi pendidikan tetap menjadi agenda utama. (agr/dpi)