Ketua PB Padel Indonesia Buka Suara: Jangan Gegabah Batasi Jam Operasional, Olahraga Lain Juga Berisik
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Polemik pembatasan operasional lapangan padel di kawasan perumahan Jakarta memicu respons dari induk organisasi olahraga tersebut.
Ketua PB Padel Indonesia, Galih Kartasasmita meminta pemerintah tidak tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan yang berpotensi menghambat pertumbuhan industri padel yang tengah berkembang.
Galih menekankan pentingnya pendekatan yang adil dan komprehensif terhadap seluruh cabang olahraga, bukan hanya padel.
“Ini kan lagi marak sekali nih ya soal-soal padel di kawasan perumahan. Pertanyaan nomor satu yang jelas ini kan adalah terkait operasional. Nah, saya sih jujur aja jangan terlalu gegabah lah gitu ya, pikirkan dengan baik,” ujarnya, saat dihubungi tvOnenews.com, Jumat (27/2/2026).
Ia menilai, di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, padel justru menjadi salah satu sektor baru yang mampu menggairahkan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Padel itu kan salah satu sekarang pada ekonomi yang sedang lesu ini kita masuk sebagai penyegar industri. Ada ekonomi baru yang terciptakan kan dari olahraga padel ini ya. Tentunya pemain industri padel ini tetap harus mengikuti izin-izin yang berlaku atau regulasi-regulasi yang berlaku di dalam pemerintah daerah masing-masing,” jelas dia.
Pernyataan itu merespons kebijakan terbaru Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung yang menghentikan penerbitan izin baru lapangan padel di zona perumahan. Ke depan, lapangan padel hanya diperbolehkan berdiri di kawasan komersial.
Selain itu, Pemprov juga membatasi jam operasional padel di lingkungan perumahan maksimal hingga pukul 20.00 WIB serta mewajibkan pemasangan peredam suara.
Kebijakan tersebut diambil setelah muncul banyak aduan warga terkait kebisingan, terutama suara pantulan bola dan teriakan pemain.
Galih mengingatkan, jika alasan pembatasan adalah kebisingan, maka kebijakan tersebut seharusnya diterapkan secara konsisten kepada seluruh cabang olahraga yang memiliki karakteristik serupa.
“Ya, nah jadi untuk pembatasan waktu, ya kalau bisa memang jangan hanya kita sendiri, jangan hanya padel sendiri. Karena olahraga lain juga ada yang berisik gitu, dan saya bisa tunjukkan satu-satu gitu. Ada mini futsal, eh mini football, ada futsal, ada basket, ada badminton yang sampai malam,” tuturnya.
“Ya, ini kan kuncinya adalah sosialisasi dan kemajemukan bersama antara penduduk dan tempat bermain. Karena GOR-GOR DKI pun ada yang sampai jam 9, sampai jam 10 di antara perumahan, area perumahan. Nah, jadi jangan dipukul rata menurut saya. Kalau memukul rata, ya seluruh cabor harus dipukul rata gitu,” lanjut Galih.
Di sisi lain, Pemprov Jakarta menegaskan bahwa setiap rencana pembangunan lapangan padel ke depan wajib mengantongi persetujuan teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jakarta.
Pemerintah daerah juga meminta wali kota, camat, hingga lurah aktif berdialog dengan warga sebelum izin diterbitkan.
Perdebatan ini memperlihatkan tarik-menarik antara kepentingan ketertiban ruang dan kenyamanan warga dengan pertumbuhan ekonomi baru berbasis olahraga.
Keputusan pembatasan operasional kini menjadi ujian bagaimana regulasi dapat ditegakkan tanpa mematikan potensi industri yang sedang naik daun. (agr/dpi)
Load more