Bos BGN: Setiap Dapur MBG Bakal Terima Rp 500 Juta per Dua Belas Hari Langsung Tanpa Lewat Pemda

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan skema baru dalam distribusi anggaran dengan menyalurkan dana langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tanpa melalui pemerintah daerah (Pemda).

Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan, dari total pagu Rp 268 triliun, sekitar Rp 240 triliun dialirkan langsung ke berbagai daerah di Indonesia. Penyaluran tersebut mencakup SPPG dari wilayah barat hingga timur Indonesia.

"BGN hadir menghadirkan pola baru, di mana 93% dana BGN itu disalurkan langsung ke SPPG-SPPG. Jadi, kalau ada dana Rp 268 triliun, kurang lebih Rp 240 triliun uang beredar dari Sabang sampai Merauke, dan setiap per dua belas hari setiap SPPG menerima Rp 500 juta. Saya kira ini adalah model baru, tidak ada satu rupiah pun uang yang disalurkan dari pusat ke daerah (pemda)," ujar Dadan dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2/2026).

Ia menyebut hingga saat ini dana yang telah mengalir mencapai sekitar Rp 36 triliun. Menurutnya, distribusi tersebut memberi efek ekonomi yang luas karena langsung berputar di berbagai wilayah.

Besaran dana yang beredar di suatu daerah, kata dia, bergantung pada jumlah SPPG yang beroperasi. Semakin banyak unit layanan yang aktif, semakin besar pula aliran dana di wilayah tersebut.

Dadan menambahkan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut mendorong penyerapan hasil produksi dalam negeri. BGN, kata dia, memastikan pembelian produk lokal sehingga pelaku usaha dan petani memiliki kepastian pasar.

Baca Juga

Polemik Anggaran BGN, Mahasiswa Nilai Belanja Motor Tak Tepat Sasaran

"Belum pernah terjadi dalam era mana pun, produksi lokal dijamin penyerapannya oleh negara seperti sekarang. Tidak heran jika ada petani wortel di Nusa Tenggara Timur yang senang karena harga wortelnya bisa naik hingga tiga kali lipat," jelasnya.

Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Saat ini, rata-rata NTP disebut berada di angka 125, naik dari sebelumnya sekitar 102. Pada level 100-102, pendapatan petani dinilai hanya cukup untuk kebutuhan dasar. 

Namun pada angka 125, terdapat selisih 25 poin yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan kesejahteraan keluarga.

"Saya yakin dengan program MBG ini, Nilai Tukar Petani akan bisa naik hingga 150," tambahnya.