Kadin Desak Prabowo Hentikan Impor 105 Ribu Pikap India, Dinilai Bisa “Memukul” Industri Otomotif Nasional

Jakarta, tvOnenews.com – Rencana impor besar-besaran kendaraan niaga dari India untuk mendukung Program Koperasi Desa Merah Putih menuai penolakan keras dari dunia usaha. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan kebijakan tersebut karena dinilai berisiko melemahkan industri otomotif dalam negeri yang saat ini justru memiliki kapasitas produksi berlebih.

Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin, Saleh Husin, menilai impor kendaraan dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU) dapat merusak ekosistem manufaktur nasional yang tengah berupaya bangkit.

“Impor kendaraan jadi sama saja dengan membunuh industri nasional yang sedang tumbuh,” ujarnya dalam keterangan, Minggu (22/2/2026).

Dinilai Bertolak Belakang dengan Agenda Industrialisasi

Kadin menilai langkah impor 105.000 unit kendaraan niaga tidak sejalan dengan agenda hilirisasi dan penguatan manufaktur yang selama ini menjadi visi pemerintah. Kebijakan tersebut dikhawatirkan justru membuat Indonesia kembali bergantung pada produk luar negeri, alih-alih memperkuat rantai produksi domestik.

Menurut Kadin, produsen otomotif dalam negeri sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan kendaraan operasional program koperasi tersebut. Apalagi, sebagian besar kendaraan produksi lokal telah memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 40 persen, yang berarti memberikan nilai tambah langsung bagi perekonomian nasional.

Baca Juga

Tuai Polemik, PDIP Pertanyakan Syarat TKDN Mobil Pick Up yang Impor dari India

Dengan kondisi itu, pengadaan dari dalam negeri dinilai akan lebih strategis karena dapat menggerakkan sektor industri, menyerap tenaga kerja, serta menjaga keberlangsungan investasi manufaktur yang sudah ada.

Impor Libatkan Dua Raksasa Otomotif India

Berdasarkan rencana pengadaan, kendaraan yang akan diimpor berasal dari dua produsen otomotif besar India, yakni Mahindra & Mahindra Ltd. dan Tata Motors.

Total pengadaan mencakup 70.000 unit pikap 4x4 serta 35.000 unit truk roda enam yang akan didistribusikan secara bertahap sepanjang 2026 untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih.

Namun, rencana tersebut justru menimbulkan kekhawatiran karena dilakukan saat industri otomotif nasional masih menghadapi tantangan penurunan permintaan dan utilisasi pabrik yang belum optimal.

Industri Lokal Disebut Masih Punya Kapasitas Menganggur

Kadin menyoroti bahwa banyak fasilitas produksi kendaraan di Indonesia saat ini masih memiliki idle capacity atau kapasitas menganggur. Artinya, industri sebenarnya mampu meningkatkan produksi tanpa harus membangun fasilitas baru.