Harga Lebih Rendah Jadi Kunci, Agrinas Jelaskan Alasan Impor 105 Ribu Kendaraan India

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya menegaskan bahwa industri nasional sebenarnya mampu memproduksi kendaraan pikap, namun untuk spesifikasi tertentu masih terbatas.

Diklaim Buka Peluang Investasi Baru

Agrinas juga menilai impor ini tidak sekadar membeli kendaraan jadi. Dalam kontrak kerja sama, produsen dari India disebut akan membuka peluang perakitan (assembly) di Indonesia, termasuk pembangunan jaringan layanan purnajual.

Langkah tersebut diklaim berpotensi menghadirkan investasi baru, membuka dealer, serta membangun pusat servis yang justru menciptakan lapangan kerja tambahan.

“Bukan hanya membeli kendaraan, tetapi ada rencana perakitan lokal dan pengembangan ekosistem layanan,” kata Joao.

Agrinas menilai pendekatan ini dapat menjadi pintu masuk transfer teknologi sekaligus memperkuat rantai distribusi kendaraan niaga di daerah.

Baca Juga

Ramai Isu Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India, Purbaya Tegas: Bukan Pakai Uang Negara!

Kritik: Ancaman bagi Industri Otomotif Nasional

Meski demikian, kebijakan impor ini menuai penolakan dari pelaku industri. Kadin Indonesia menilai langkah tersebut berisiko mematikan pasar domestik yang sedang berjuang pulih.

Data Gaikindo menunjukkan produksi pikap dalam negeri sepanjang 2025 mencapai lebih dari 106.000 unit, dengan penjualan ritel melampaui 110.000 unit. Artinya, kapasitas industri sebenarnya masih tersedia untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adinegara, menilai impor kendaraan secara utuh (CBU) berpotensi menimbulkan efek domino terhadap industri dalam negeri.

Menurutnya, kebijakan tersebut dapat mengurangi daya tarik investasi manufaktur, menekan utilisasi pabrik lokal, hingga mengganggu rantai pasok suku cadang dan jasa perawatan.

Celios memperkirakan potensi kerugian ekonomi terhadap PDB bisa mencapai Rp39 triliun, dengan sekitar 330.000 tenaga kerja di sektor otomotif menghadapi risiko terdampak jika permintaan domestik beralih ke produk impor.

Dinilai Belum Sinkron dengan Penguatan Industri Nasional

Kritik lain muncul karena keputusan impor dinilai lebih berfokus pada harga unit kendaraan tanpa menghitung efek berganda (multiplier effect) bagi ekonomi nasional.

Padahal, jika pengadaan dilakukan di dalam negeri, nilai tambah industri, pajak, serta penyerapan tenaga kerja diyakini akan tetap berputar di ekonomi domestik.

Sejumlah kalangan bahkan menilai langkah ini tidak sejalan dengan agenda penguatan industri otomotif nasional dan cita-cita membangun ekosistem kendaraan produksi dalam negeri.