Kontroversi Unggahan Dwi Sasetyaningtyas Melebar, Pengakuan Soal Mobil, Sopir, hingga Ajudan Diduga Gunakan Fasilitas Negara

Jakarta, tvOnenews.com - Nama Dwi Sasetyaningtyas kembali menjadi perbincangan publik setelah sejumlah unggahan media sosialnya memicu polemik yang meluas. Aktivis lingkungan sekaligus alumni program beasiswa LPDP itu disorot bukan hanya karena pernyataan kontroversial terkait kewarganegaraan anak, tetapi juga pengakuannya mengenai penggunaan berbagai fasilitas selama berada di daerah penelitian.

Polemik bermula dari unggahan di platform Threads dan Instagram yang menyinggung soal status kewarganegaraan anak keduanya. Dalam tulisan tersebut, ia menyampaikan kalimat yang kemudian menuai kritik warganet, karena dinilai tidak sensitif dan menimbulkan kesan merendahkan identitas kewarganegaraan Indonesia.

Namun, sorotan publik tidak berhenti di situ. Penelusuran warganet terhadap jejak digitalnya menemukan unggahan lama tertanggal 29 Januari 2026 yang menceritakan pengalaman riset lapangan di Pulau Sumba. Dalam unggahan tersebut, Dwi mengaku menjalani penelitian saat tengah hamil empat bulan setelah menempuh studi magister di Belanda dan kembali ke Indonesia.

Ia menuliskan bahwa selama berada di Sumba dirinya mendapat pendampingan penuh dari keluarga, termasuk fasilitas yang disebut berupa mobil, sopir, hotel, hingga ajudan. Pengakuan itu kemudian memantik pertanyaan publik mengenai asal-usul fasilitas yang digunakan.

Warganet mempertanyakan apakah fasilitas tersebut merupakan fasilitas pribadi keluarga atau berkaitan dengan kewenangan jabatan tertentu. Hal ini menjadi sensitif karena mertua Dwi diketahui adalah Syukur Iwantoro, yang pernah menduduki posisi pejabat tinggi di Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Isu dugaan penggunaan fasilitas negara secara tidak semestinya kemudian berkembang menjadi diskursus yang lebih luas tentang etika pejabat, keluarga pejabat, serta batas antara fasilitas dinas dan kepentingan pribadi.

Baca Juga

Dwi Sasetyaningtyas Malah Naik Pitam Dengar Pernyataan Menkeu Purbaya, Alumni LPDP Itu Singgung Soal Pajak

Kritik Publik dan Dugaan “Flexing” Fasilitas

Reaksi publik di media sosial didominasi kritik tajam. Banyak warganet menilai unggahan tersebut sebagai bentuk “flexing” atau pamer fasilitas yang seharusnya tidak digunakan di luar kepentingan tugas negara.

Sejumlah komentar bahkan mengaitkan pengakuan tersebut dengan potensi pelanggaran etik apabila benar fasilitas yang dimaksud berasal dari sumber negara. Ada pula yang menyoroti risiko hukum maupun administratif yang dapat muncul jika penggunaan fasilitas tidak sesuai aturan.