Ketua BEM UGM Ngaku Diteror, Natalius Pigai: Orang yang Menantang MBG Tak Punya Hati Nurani

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai angkat bicara ihwal dugaan teror terhadap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) usai mengkritik program makan bergizi gratis (MBG) dan sejumlah program pemerintah

Alih-alih langsung membahas dugaan teror, Pigai lebih dulu menyoroti substansi kritik terhadap program pemerintah yang dinilai dikaitkan dengan kepentingan Pemilu 2029.

“Dalam konteks Hak Asasi Manusia, pemerintah melakukan makan bergizi gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, perumahan, kampung nelayan, kemudian swasembada pangan, adalah sejalan, seirama, sesuai dengan Hak Asasi Manusia,” kata Pigai saat konferensi pers, Jumat (20/2/2026). 

Ia bahkan menegaskan, pihak yang ingin meniadakan program-program tersebut sama saja menentang HAM.

“Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, adalah orang yang menentang Hak Asasi Manusia. Orang yang menentang,” tegasnya.

Pigai membedakan antara kritik untuk perbaikan dan upaya menolak program. Menurutnya, kritik diperbolehkan selama bertujuan memperbaiki layanan.

Baca Juga

Lantik Kepengurusan Baru DPP AMRI, PRI Targetkan Lolos Parlemen pada Pemilu 2029

“Kalau kritik dalam rangka perbaikan, boleh. Kritik untuk memperbaiki agar pelayanannya maksimal, boleh. Tapi menentang, mau meniadakan program-program hak atas sandang, pangan, dan papan adalah orang yang menentang Hak Asasi Manusia,” ujarnya.

Ia juga menilai pengaitan program MBG dan cek kesehatan gratis dengan Pemilu 2029 sebagai tindakan yang tidak bermoral

“Semua maaf ya, ketika program-program yang baik ini diarahkan dengan Pemilu, maka menurut saya itu menentang orang kecil. Itu orang jahat. Orang yang tidak punya nurani. Orang yang tidak punya hati bagi orang kecil yang di depan mata orang miskin,” ucap Pigai.

Ia menekankan bahwa kritik dalam proses pembangunan diperbolehkan, namun tidak boleh digiring ke arah politik elektoral.

“Tapi jangan menggiring ke politik. Apalagi kaitkan itu untuk nanti 2029 kepentingan politik supaya milih. Jahat banget. Maaf aja, jahat itu,” ujarnya.

Soal dugaan teror, Pigai menyatakan hingga kini belum ada kejelasan bentuk maupun pelakunya. Namun ia memastikan pemerintah tidak terlibat.