Pelaku Usaha Ungkap Serangkaian Tantangan Wujudkan Kedaulatan Energi
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com -Â Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) serta Satgas Energi BPP HIPMI menyorot soal tantangan mengenai realisasi swasembada energi atau energi security yang ditarget Pemerintah Indonesia pada Tahun 2026 ini.
Sorotan berupa tantangan infrastruktur logistik yang rapuh dan birokrasi perizinan yang menghambat distribusi turut diungkap sejumlah stakeholder terkait dalam diskusi bertajuk 'Energy Supply Chain Dialog 2026' di Jakarta.
Diskusi ini menyorot soal permasalahan klasik yang membelenggu semisal keterbatasan dermaga atau jetty, pendangkalan alur pelabuhan akibat sedimentasi, serta ketidakpastian regulasi transisi energi.
VP Supply & Distribution PT Pertamina Patra Niaga, Tedi Baryadi yang mengungkap kendala kondisi distribusi BBM dan LPG nasional yang kerap tersendat.
Ia mengaku kapal besar pengangkut energi yang tak dapat melakukan distribusinya ke wilayah penerima semisal kasus di pedalaman Kalimantan dan Bengkulu yakni Pulau Baai.
Menurutnyadistribusi kapal besar tersendat akibat alur sungai yang dangkal hingga bergantung pada kapal-kapal kecil dengan jumlah sangat terbatas dan usia terbilang sudah tua.
"Kita ini negara kepulauan, tapi akses laut untuk energi sangat minim. Stok ada, tapi kalau kapal tidak bisa sandar karena jetty penuh atau sungai dangkal, di masyarakat pasti teriak langka. Ini risiko besar," kata Tedi pada diskusi tersebut, Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Tak hanya itu, tantangan semakin dirasa usi tingginya ketergantungan impor mengenai pasokan energi.
Pasalnya, Indonesia tercatat masih melakukan impor 60 persen Gadoline dan 75 persen LPG.
"LPG itu kita ambil dari Amerika, butuh 40 hari perjalanan. Kalau telat sedikit saja di laut, dan di darat macet karena infrastruktur, efek dominonya panjang," katanya.
Di sisi lain, Sekretaris Perusahaan PT Pelayaran Bahtera Adiguna (BAG) anak usaha PLN, Aditya Yudanto mengu mengaku operasional pengiriman batu bara ke PLTU kerap terganggu masalah sedimentasi pelabuhan.
Menurutnya proses perizinan untuk melakukan pengerukan atau dredging alur pelabuhan bisa memakan waktu hingga dua tahun.
"Izinnya lama keluar, sementara sedimentasi terus terjadi. Akhirnya kapal kami mengalami dead freight (tidak bisa memuat penuh karena takut kandas). Ini inefisiensi luar biasa yang harus ditanggung negara," tegas Aditya.
Di sisi pengangkutan, PT Pertamina International Shipping (PIS) menyoroti ketidakjelasan arah transisi energi pemerintah yang membuat pelaku usaha ragu berinvestasi.
Direktur Armada PIS, Muhammad Irfan Zainul Fikri menegaskan prinsip bisnis pelayaran adalah 'vessel follows the cargo'.Â
Pihaknya siap mengadakan kapal untuk energi hijau seperti LNG atau Hidrogen, namun pasarnya belum terbentuk matang.
"Ada ambiguitas. Rencananya mau geser ke gas (LNG), tapi praktiknya pembeli masih pilih batu bara karena murah. Kami mau investasi kapal LNG mahal, tapi kalau kepastian kontraknya tidak ada, siapa yang mau tanggung?," ujar Irfan.
Merespons kebuntuan tersebut, Ketua Umum Aspebindo, Anggawira meminta adanya kolaborasi yang lebih terbuka antara BUMN dan swasta.Â
"BUMN tidak bisa bekerja sendirian memberikan masalah logistik ini," ungkapnya.
Senada dengan Anggawira, Ketua Satgas Energi BPP HIPMI, Jay Singgih mengatakan pengusaha nasional siap mengisi kekosongan armada kapal-kapal kecil yang dibutuhkan Pertamina untuk menjangkau daerah terpencil.
"Pengusaha muda di daerah siap investasi kapal shallow draft. Tapi kami butuh kontrak jangka panjang yang bankable dari BUMN agar bisa dapat pendanaan bank. Jangan sampai kami sudah beli kapal, kontraknya tidak jelas," kata Jay Singgih.
Sementara itu, dari sisi infrastruktur, PT Krakatau International Port (KIP) menawarkan solusi jangka pendek melalui fasilitas coal blending di pelabuhan laut dalam Selat Sunda.
"Fasilitas ini bisa memangkas waktu siklus pengiriman batu bara dari Kalimantan ke Jawa secara signifikan, menghindari antrean di pelabuhan yang dangkal," kata Presiden Direktur KIP, Nur Fuad.(raa)
Load more