Denny Siregar Ungkap Alasan Ogah Panggil UAS dengan Sebutan Ustadz, Maunya Panggil Somad

Jakarta - Pegiat media sosial Denny Siregar tampaknya masih belum berhenti untuk membicarakan Ustaz Abdul Somad atau akrab disapa UAS yang dideportasi dari Singapura beberapa hari lalu.

Bertubi-tubi Denny Siregar yang penuh kontroversi itu membuat cuitan terkait kabar UAS dideportasi dari Singapura.

Namun Denny justru membuat cuitan yang membuat banyak orang-orang yang pro terhadap UAS murka mendengarnya.

Ya, Denny banyak membuat cuitan-cuitan kontroversial yang membuat telinga para massa pendukung UAS panas.

Seperti pada cuitannya di Twitter pada Kamis (19/5/2022). Denny membuat cuitan dengan menyebut bahwa kabar UAS dideportasi terlalu dilebih-lebihkan.

Menurut Denny, bukan hanya sosok UAS saja yang pernah ditolak Singapura. Tak hanya itu, ia justru mengkritik orang-orang yang membela UAS secara berlebihan.

Baca Juga

Suami Istri Hubungan Intim di Malam Takbiran Jelang Idul Fitri, Bagaimana Hukumnya? Ini Kata Ustaz Abdul Somad

"Heran. Masalah Somad ditolak di Singapura aja hebohnya sampe ke Mars. Padahal yg ditolak Sing masuk ke negaranya banyak bukan cuman dia dan dari beberapa negara.

Ada 2 tipe org yg membela Somad. Pertama, yg manfaatin secara politik. Kedua, yg anggap dia manusia suci," tulis Denny Siregar, Kamis (19/5/2022).

Kemudian pada cuitan selanjutnya, Denny Siregar menjelaskan alasannya ia tak pernah mau menyebut gelar Ustaz terhadap Ustaz Abdul Somad atau UAS. 

Ia malah blak-blakan hanya ingin memanggil UAS dengan sebutan Somad saja. Menurut Denny, UAS belum memenuhi predikat sebagai seorang Ustaz.

"Jadi jangan paksa2 gua nyebut nama Somad dengan gelar ustad. Gak nyampeeee... Somad ya somad aje," tulis Denny Siregar.

Kemenlu Angkat Bicara Deportasi UAS

Dalam kasus yang dialami oleh Ustaz Abdul Somad atau UAS, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia mengatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan atau hak untuk bisa menerima atau menolak warga negara asing masuk ke negaranya.

"Dalam praktek negara selama ini, berdasarkan yuridiksi dan ketentuan hukum di negaranya, serta berdasarkan banyak pertimbangan, sebuah negara bisa saja tidak menerima seseorang (masuk ke negaranya)," kata Juru Bicara Kemlu, Teku Faizasyah saat press briefing di Kemlu, Kamis (19/5/2022).