Prabowo Beberkan Kondisi APBN: Defisit Dijaga di Bawah 3 Persen, Siap Sikat Kebocoran Anggaran

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berada dalam jalur aman.

Ia memastikan defisit fiskal tetap terkendali sekaligus membuka komitmen pemerintah untuk menertibkan kebocoran anggaran dan penyelamatan aset negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), 18 Gudang Ketahanan Pangan, serta groundbreaking 107 SPPG Polri di Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

Di hadapan para undangan, Prabowo menekankan disiplin fiskal menjadi pijakan utama pemerintah menjalankan berbagai program prioritas.

“Saudara-saudara, APBN kita tidak keluar dari parameter yang kita tetapkan. Defisit kita masih di bawah batas yang kita tetapkan sendiri, 3 persen defisit kita, saudara-saudara sekalian. 3 persen dari PDB,” jelas dia.

Ia bahkan menargetkan pemerintah dapat menekan defisit lebih rendah lagi, meski menyadari target tersebut tidak mudah dicapai.

Baca Juga

Purbaya Ngaku Tak Tahu Sumber Gaji Manajer Kopdes Merah Putih: APBN Cuma Bayar Cicilan Rp40 Triliun

“Dan saya bertekad kita akan berusaha sekeras mungkin untuk kita kurangi dari situ. Bahkan cita-cita kita adalah harus kita punya cita-cita, harus kita punya target,” tuturnya.

“Walaupun target itu sulit dikendalikan atau sulit dicapai, kita harus berani. Kita harus menjadi bangsa yang berani, bukan bangsa yang menyerah, bukan bangsa yang kalah sebelum perjuangan,” sambung dia.

Selain soal fiskal, Prabowo mengungkap temuan awal setelah menjabat sebagai presiden. Ia menilai masih terdapat pemborosan dan kebocoran dalam pengelolaan keuangan negara.

“Saya telah mempelajari setelah saya menjabat, masih terlalu banyak kebocoran, masih terlalu banyak penghamburan. Saya ingin tertibkan birokrasi kita. Saya ingin menyelamatkan kekayaan negara. Saya ingin menyelamatkan aset-aset negara. Ini terus kita kerjakan, terus kita kerjakan,” jelas dia.

Pemerintah akan memperketat pengawasan belanja negara, terutama untuk memastikan program prioritas tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas fiskal nasional. (agr)