BPJS Terancam Tekor? Menkes Budi Gunadi Siapkan Strategi Baru Biar Warga Tidak Masuk RS

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bukan sekadar layanan cuma-cuma bagi masyarakat. Program ini merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup sekaligus menjaga napas keuangan BPJS Kesehatan dari ancaman defisit.

Menkes menjelaskan, deteksi dini melalui CKG sangat krusial untuk mencegah lonjakan kasus penyakit katastropik seperti stroke, serangan jantung, dan gagal ginjal.

Penyakit-penyakit kronis inilah yang selama ini menjadi penyedot anggaran terbesar dalam sistem kesehatan nasional.

"Kita ingin mengurangi beban kesehatan ke depan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Pemerintah dan BPJS Kesehatan harus lebih mendorong masyarakat untuk CKG. Jika tekanan darah tinggi, obat harus diminum secara teratur sehingga tidak berujung pada stroke atau serangan jantung," tegas Menkes Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (11/2).

Menkes menambahkan, jika masyarakat rutin melakukan deteksi dini dan patuh dalam pengobatan, angka kematian akibat penyakit tidak menular dapat ditekan. Hal ini secara otomatis akan menjaga keberlanjutan saldo BPJS Kesehatan karena beban rumah sakit berkurang.

Selama ini, pembiayaan jaminan kesehatan nasional masih didominasi oleh penanganan penyakit berat yang seharusnya bisa dicegah. 

Baca Juga

Cath Lab RSUD Kota Tangerang Siap Layani Peserta BPJS

Karena itu, Menkes menegaskan bahwa mulai tahun ini, CKG tidak akan berhenti pada tahap pemeriksaan saja, melainkan berlanjut hingga pemantauan pasien.

"Melalui Program CKG tahun ini, kita akan fokus pada tata laksana, bukan hanya pemeriksaannya. Tujuannya agar masyarakat benar-benar menjadi lebih sehat," ujar Budi Gunadi.

Menurut pantauan Kemenkes, ada tiga pemicu utama yang harus dikendalikan; hipertensi, gula darah tinggi, dan kolesterol. Ironisnya, data awal menunjukkan baru sekitar 8 persen masyarakat yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan kesehatan mereka. 

Tahun ini, pengawasan akan diperketat agar mereka yang terdeteksi sakit benar-benar berobat hingga tuntas.

"Tujuannya agar kenaikan biaya sangat tinggi yang menjadi beban BPJS pada penyakit jantung, stroke, dan ginjal bisa ditekan, sedangkan kualitas hidup masyarakat dapat diperbaiki melalui program promotif dan preventif CKG ini," tuturnya.

Kekhawatiran Menkes bukan tanpa alasan. Berdasarkan laporan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per Desember 2025, sebanyak 87 persen biaya jaminan kesehatan habis digunakan untuk layanan di rumah sakit atau tingkat lanjutan.

Data Kemenkes juga mengungkap angka yang fantastis; beban JKN melonjak hingga Rp81,8 triliun atau naik 75,5 persen sepanjang periode 2019 hingga 2025. 

Kenaikan paling tajam justru terjadi pada layanan rujukan lanjutan yang mencapai Rp73,8 triliun, sebuah angka yang ingin ditekan pemerintah melalui penguatan pencegahan sejak dini. (ant/dpi)