Gelar Media Talk, BSKDN Kemendagri Dorong Penguatan Komunikasi Kebijakan Publik di Era Digital

Humas pemerintah memegang peran sentral sebagai penghubung antara kebijakan dan publik, sekaligus garda terdepan dalam mencegah krisis komunikasi di ruang digital.

“Kebijakan itu menurut hemat saya akan lebih mudah dicerna ketika penyampaian oleh si penyampai kebijakan itu dapat disampaikan di transformasikan dengan lebih mudah,” kata Silvany.

Founder Government Social Media Summit Karina Kusumawardani turut menyoroti pentingnya memahami karakter platform dan audiens media sosial.

Menurutnya, pendekatan komunikasi kebijakan tidak bisa disamaratakan di semua kanal, terlebih di era algoritma yang sangat dinamis.

“Kalau kita berbicara komunikasi, strategi komunikasi itu tidak ada satu strategi untuk semua, termasuk di media sosial. Strategi harus disesuaikan dengan karakter audiens di masing-masing platform,” ungkap Karina.

Dari sisi media, Managing Director The Conversation Indonesia Robby Irfany Maqoma mengulas fenomena viralitas yang kerap dilekatkan dengan konotasi negatif dalam kebijakan publik. Ia menilai, isu yang viral justru dapat menjadi indikator awal dalam siklus kebijakan.

Baca Juga

Kemendagri Dorong Kota Banjarbaru Jadi Percontohan Gerakan ASRI

“Selama ini kita sering mendengar konotasi negatif terkait viral-based policy. Padahal, salah satu ahli kebijakan publik dari Monash University yang juga menulis di The Conversation menyebutkan bahwa kebijakan berbasis viralitas tidak selalu buruk,” ujar Robby.

Ia menambahkan, isu yang ramai diperbincangkan publik dapat menjadi masukan awal (policy input) dalam proses perumusan kebijakan.

“Apa yang viral, ya berarti bisa jadi itu yang layak didengar. Jadi kalau masuk dalam teori policy cycle, ya itu berarti memang sudah masuk input gitu ya. Masuk ke formulation dan tindakan, undang orang yang pakar di bidangnya, ataupun yang relevan, yang membuat viral itu untuk diajak ngobrol bareng," pungkasnya.

Diskusi ini menegaskan bahwa di era digital, komunikasi kebijakan tidak lagi bersifat satu arah. Pemerintah dituntut adaptif terhadap dinamika ruang digital, sekaligus mampu mengelola partisipasi publik secara konstruktif demi menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan berdampak luas. (rpi)