SPBU Shell Kosong RON 92, Menteri ESDM Bahlil: Stoknya Ada, Jadi Tinggal B to B aja
- tvOnenews/Abdul Gani Siregar
Jakarta, tvOnenews.com — Kekosongan bahan bakar minyak (BBM) jenis RON 92 di sejumlah SPBU Shell kembali memicu tanda tanya publik. Di tengah antrean dan keluhan konsumen, pemerintah mengklaim pasokan nasional sebenarnya tersedia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pun buka suara. Bahlil menyatakan tidak melihat adanya persoalan ketersediaan BBM secara umum.
“Saya pikir semuanya ada ya RON 92, RON 95, RON 98 semuanya ada kok Solar juga ada, jadi tinggal dilakukan B to B (business to business) aja,” ujarnya, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).
Pernyataan itu muncul ketika sejumlah SPBU Shell dilaporkan kembali mengalami kekosongan RON 92. Kondisi tersebut berbeda dengan SPBU swasta lain seperti Vivo dan BP yang masih menjual BBM dengan oktan setara.
Isu kemudian berkembang setelah muncul kabar izin impor BBM Shell belum disetujui pemerintah. Ketika dikonfirmasi mengenai tudingan bahwa Kementerian ESDM belum memberikan izin impor, Bahlil belum memberikan jawaban pasti.
“Nanti coba saya cek ya,” kata dia singkat.
Sementara itu, Shell Indonesia menyatakan pihaknya masih berproses dengan pemerintah. President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian, menegaskan koordinasi masih berjalan terkait rekomendasi impor BBM tahun 2026.
Ia menyebut perusahaan mengikuti seluruh tata laksana yang berlaku dan tetap berkomitmen menjaga pasokan energi bagi konsumen.
Di sisi lain, Kementerian ESDM mengakui pengajuan kuota impor Shell memang masih dalam tahap evaluasi. Pemerintah melakukan penilaian terhadap rencana pengadaan dan realisasi pemesanan perusahaan.
Akibat belum tuntasnya proses tersebut, distribusi BBM di jaringan SPBU Shell kembali terganggu. Situasi ini mengulang kejadian kelangkaan yang sempat terjadi tahun lalu sebelum akhirnya pasokan sempat normal kembali.
Dengan pernyataan Bahlil yang menyebut stok nasional tersedia namun izin impor masih dievaluasi, polemik kini mengarah pada persoalan administrasi dan mekanisme pengadaan. (agr)
Load more