Soal Penembakan Guru oleh KKB di Yahukimo, Pengamat Nilai sebagai Sinyal Perang Psikologis

Jakarta, tvOnenews.com — Soal penembakan terhadap para guru di lingkungan Sekolah Yakpesmi Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Pengamat Politik Universitas Udayana, Dr. Efatha Filomeno Borromeu Duarte menyebutkan hal itu bagian indikator strategis pergeseran konflik yang mengancam ketahanan negara Indonesia dari dalam.

Menurutnya, kekerasan terhadap tenaga pendidik harus dibaca sebagai operasi psikologis terencana, bukan reaksi spontan konflik bersenjata.

“Dalam analisis intelijen, ketika guru dijadikan target, itu menandakan fase konflik telah bergeser ke delegitimasi negara. Yang diserang bukan aparat, melainkan kepercayaan publik dan keberlanjutan fungsi negara,” ujar Efatha kepada media, Selasa (10/2/2026).

Dia menambahkan, guru merupakan sasaran berbiaya rendah namun berdampak tinggi.

"Ini bukan perang senjata, melainkan perang persepsi. Pesan yang dikirim jelas: negara dianggap tidak mampu melindungi fungsi dasarnya,” katanya.

Efatha juga menyoroti narasi yang menyebut para guru sebagai mata-mata. Ia menilai tuduhan tersebut sebagai bagian dari operasi informasi untuk menciptakan ambiguitas moral dan membingungkan opini publik internasional.

Baca Juga

Serangan Geng di Haiti, 16 Orang Tewas dan 10 Lainnya Luka-Luka

“Dalam konflik modern, narasi sering kali lebih menentukan daripada peluru. Jika dibiarkan, semua warga sipil bisa dipersepsikan sebagai target sah,” terangnya.

Ia memperingatkan adanya dampak berlapis jika pola ini berlanjut. Pertama, brain drain struktural, ketika guru dan tenaga profesional enggan bertugas di Papua. 

Kedua, kekosongan tata kelola, negara hadir secara militer tetapi absen secara sosial. Ketiga, internasionalisasi isu Papua, karena kekerasan terhadap pendidikan dengan cepat masuk radar HAM global dan memengaruhi reputasi Indonesia.

“Pada titik itu, masalahnya bukan lagi Yahukimo, tetapi ketahanan nasional dan kredibilitas Indonesia di mata dunia,” tegas Efatha.

Karena itu, ia menilai pendekatan keamanan konvensional tidak lagi memadai dan negara perlu menggeser strategi dari respons reaktif ke perlindungan strategis.

“Perlindungan guru dan sekolah harus diperlakukan setara dengan perlindungan objek vital nasional. Dalam bahasa politik, jika pendidikan runtuh akibat teror, negara sedang dilemahkan tanpa perang terbuka,” tuturnya.