Kemiskinan RI Menyusut, BPS Catat 23,36 Juta Penduduk Miskin per September 2025

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tren penurunan tingkat kemiskinan nasional berlanjut hingga September 2025. Persentase penduduk miskin tercatat sebesar 8,25 persen, membaik dibandingkan kondisi Maret 2025 yang berada di level 8,47 persen.

Penurunan tersebut tercermin pula dari jumlah absolut penduduk miskin yang berkurang signifikan.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebutkan jumlah penduduk miskin pada September 2025 tercatat sebanyak 23,36 juta orang, turun dari 23,85 juta orang pada Maret 2025. Secara nasional, jumlah rumah tangga miskin mencapai 4,91 juta rumah tangga.

“Secara absolut, jumlah penduduk miskin tercatat 23,36 juta orang, turun dari 23,85 juta orang pada Maret 2025. Secara nasional, jumlah rumah tangga miskin mencapai 4,91 juta rumah tangga pada September 2025,” ujar Amalia dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Amalia menekankan, pemahaman publik terhadap data kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari metodologi penghitungan yang digunakan BPS.

Ia menjelaskan, garis kemiskinan ditentukan berdasarkan pendekatan pengeluaran penduduk yang dihimpun melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

“Pengeluaran penduduk, baik individu maupun keluarga, biasanya dikeluarkan pada level rumah tangga, seperti pengeluaran untuk listrik, sewa rumah, bahan makanan, dan lain-lain,” paparnya.

BPS mencatat, garis kemiskinan nasional pada September 2025 berada di angka Rp641.443 per kapita per bulan, meningkat dibandingkan Maret 2025 yang sebesar Rp609.160. Sejalan dengan itu, garis kemiskinan rumah tangga nasional tercatat sebesar Rp3.053.269.

“Selanjutnya, garis kemiskinan rumah tangga secara nasional pada September 2025 tercatat sebesar Rp3.053.269,” ungkap Amalia.

BPS juga mengungkap adanya variasi signifikan garis kemiskinan rumah tangga antarwilayah, yang dipengaruhi perbedaan tingkat harga dan pola konsumsi masyarakat.

Sebagai ilustrasi, garis kemiskinan rumah tangga di DKI Jakarta pada September 2025 tercatat sebesar Rp4.578.617, di Lampung Rp2.891.323, dan di Papua Pegunungan mencapai Rp5.299.557.

Dari sisi wilayah tempat tinggal, tingkat kemiskinan perdesaan pada September 2025 tercatat sebesar 10,72 persen, sementara di perkotaan sebesar 6,60 persen. Kedua wilayah tersebut sama-sama mencatatkan penurunan dibandingkan kondisi Maret 2025.

Lebih lanjut, Amalia menyampaikan bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada September 2025 mengalami penurunan baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Kondisi ini menunjukkan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin menyempit.

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di wilayah perkotaan relatif stagnan, sedangkan di wilayah perdesaan mengalami penurunan.

Hal ini menandakan ketimpangan distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin di perdesaan semakin berkurang, meski di perkotaan cenderung tidak banyak berubah.

Secara spasial, tren penurunan kemiskinan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Penurunan paling signifikan tercatat di kawasan Maluku dan Papua dengan penurunan sebesar 0,68 persen poin.

Meski demikian, BPS mencatat konsentrasi penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa. Jumlahnya mencapai 12,32 juta orang atau setara 52,75 persen dari total penduduk miskin nasional.

Sebaliknya, jumlah penduduk miskin paling sedikit berada di Pulau Kalimantan, yakni 0,88 juta orang atau 3,76 persen dari total nasional.

“Jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 12,32 juta orang atau 52,75 persen dari keseluruhan penduduk miskin di Indonesia,” bebernya.

“Sementara itu, jumlah penduduk miskin paling sedikit di pulau Kalimantan (0,88 juta orang) atau sebesar 3,76 persen dari keseluruhan penduduk miskin di Indonesia,” tandas Amalia. (agr/iwh)