Dorong Hilirisasi Mineral dan Perkuat Ekonomi Nasional, Menteri ESDM Beberkan Rantai Industri Baterai
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah mempercepat pengembangan proyek ekosistem baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) terintegrasi dari hulu ke hilir. Hal ini dilakukan pemerintah untuk strategi utama mendorong hilirisasi mineral dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
Kemudian, proyek kolaborasi Grup MIND ID, PT Industri Baterai Indonesia (IBI), dan konsorsium Huayou (HYD) ini diharapkan menjadi motor bagi peningkatan daya saing industri nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, bahwa pemerintah terus mendorong pengembangan ekosistem rantai industri baterai secara terintegrasi, mulai dari pertambangan nikel, smelter, high pressure acid leaching (HPAL), produksi precursor dan katoda, hingga manufaktur sel baterai.
Total nilai investasi proyek, terang Bahlil, mencapai US$ 6 miliar. Selain itu, kata dia pemerintah terus melanjutkan pengembangan fasilitas baterai dari tahap awal berkapasitas 10 gigawatt (GW) yang telah beroperasi sejak 2023.
Ke depan, jelas Bahlil, kapasitas produksi akan ditingkatkan dengan tambahan 20 GW guna memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global industri baterai dan kendaraan listrik.
“Kita ingin proyek ini memberikan nilai tambah maksimal bagi bangsa. Hilirisasi harus menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus memperkuat industri strategis di dalam negeri,” kata Bahlil usai penandatanganan kerangka kerja sama (Framework Agreement) oleh konsorsium ANTAM-IBI-HYD, Jumat (31/1/2026).
Di sisi lain, ia juga menjelaskan, rantai industri ekosistem baterai kendaraan listrik memiliki dampak yang sangat besar terhadap kemajuan ekonomi.
Bukan hanya meningkatkan nilai tambah mineral, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Bahlil menerangkan, Indonesia memiliki sumber bahan baku nikel, yang nantinya akan dipasok oleh PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) yang berkolaborasi dengan konsorsium.
Pemerintah pun menargetkan kepemilikan mayoritas tetap berada di tangan negara, dengan porsi di atas 50%, bahkan di kisaran 60%–70%.
“Ini implementasi Pasal 33. Kekayaan alam harus dikelola negara dan diprioritaskan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC) Aditya Farhan Arif menyatakan, kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat hilirisasi sekaligus membangun kemandirian teknologi baterai di dalam negeri.
Load more