Golkar Tegaskan Dukung Sistem Multipartai Sederhana, Multipartai Ekstrem Dianggap Berisiko

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji menegaskan partainya mendukung sistem multipartai sederhana.

Dia menjelaskan dalam konteks presidensialisme, Indonesia membutuhkan sistem multipartai sederhana agar pemerintahannya bisa berjalan efektif, stabil, dan akuntabel.

“Sistem politik yang berkesesuaian dengan sistem pemerintahan presidensial adalah sistem multipartai sederhana,” kata Sarmuji, Minggu (1/2/2026).

Menurutnya, sistem kepartaian perlu disederhanakan untuk menghindari adanya persoalan fragmentasi politik dalam sistem presidensial. 

Jika hal itu terjadi, Sarmuji mengatakan akan berdampak terhadap lemahnya efektivitas pemerintahan dan pengambilan kebijakan strategis.

“Pemerintah akan terus tersandera tarik-menarik kepentingan politik, dan rakyat yang akhirnya menanggung biaya dari ketidakefektifan itu,” jelas Sarmuji.

Baca Juga

Idrus Marham Kritik Klaim Jusuf Kalla Terkait Berjasa Terhadap Jokowi: Biarlah Sejarah yang Menilai

Untuk itu, Sarmuji menilai parliamentary threshold (ambang batas parlemen) menjadi salah satu cara untuk menyederhanakan sistem kepartaian.

“Penolakan terhadap parliamentary threshold pada dasarnya adalah penolakan terhadap sistem multipartai sederhana,” tegasnya.

“Mereka yang menolak parliamentary threshold sesungguhnya menginginkan sistem multipartai ekstrem, yang tidak berkesesuaian dengan sistem presidensial dan berpotensi melemahkan efektivitas pemerintahan,” lanjut Sarmuji.

Dia menegaskan Golkar berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan sistem politik nasional yang rasional, konstitusional, dan memperkuat tata kelola pemerintahan.

“Sistem multipartai ekstrem bukan hanya tidak relevan dengan presidensialisme, tetapi juga berisiko melumpuhkan kemampuan negara dalam mengambil keputusan strategis,” tandasnya. (saa/iwh)