Soal Industri Pertambangan Nasional, Pemerintah Pastikan Penerapan K3

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah memastikan penguatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai fondasi utama tata kelola industri pertambangan nasional. Bahkan di sektor berisiko tinggi seperti tambang, K3 menjadi bagian integral dari praktik tata kelola yang menentukan keberlanjutan usaha dan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno menjelaskan, bahwa penerapan K3 terus menjadi budaya yang diperkuat dan melekat dalam seluruh aktivitas pertambangan. 

Pemerintah, kata dia, terus mendorong perusahaan tambang agar memperkuat sistem K3 secara konsisten dari level kebijakan hingga implementasi di lapangan.

“Keselamatan dan kesehatan kerja bukan sekadar kewajiban regulasi, tetapi merupakan elemen kunci dalam menjaga keberlangsungan operasi pertambangan,” jelas Tri Winarno.

Kemudian ia katakan, target zero fatality tetap menjadi komitmen bersama seluruh pelaku industri tambang dan diterjemahkan secara nyata dalam sistem manajemen, pengawasan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. 

"Zero fatality bukan slogan. Hal ini diikuti melalui penguatan standar operasional, disiplin kerja, dan kepemimpinan yang berorientasi pada keselamatan,” katanya.

Menurut Tri, konsistensi penerapan K3 juga merupakan bagian dari praktik pertambangan yang baik (good mining practices) yang berdampak langsung pada reputasi serta keberlanjutan operasional pertambangan nasional. 

Sejalan dengan pemerintah, pengamat ESG dan keberlanjutan, Jalal, menilai bahwa K3 merupakan indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola perusahaan tambang. Ia menekankan bahwa target zero fatality harus dipahami sebagai pemicu kehati-hatian tertinggi, bukan sekadar jargon keselamatan.

“Zero fatality adalah target yang menginspirasi tindakan kehati-hatian tertinggi. Ia perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan, strategi, program, dan sumber daya yang jelas agar benar-benar terwujud,” beber Jalal.

Selain itu, menurutnya, kredibilitas perusahaan tambang di mata pemangku kepentingan sangat bergantung pada konsistensi antara budaya, kinerja, dan komunikasi K3 hingga ke level tertinggi organisasi. 

“Kalau ada yang tidak konsisten, meskipun kebijakan dan strateginya ada, pemangku kepentingan akan melihat komitmen K3 perusahaan sebagai inkonsisten atau bahkan tidak kredibel,” tegasnya.

Jalal juga menambahkan bahwa dalam kerangka ESG, K3 tidak bisa dipisahkan dari kinerja finansial perusahaan. Penerapan K3 yang kuat, menurut dia, akan berdampak pada produktivitas pekerja, stabilitas produksi, hingga kinerja keuangan perusahaan tambang.

Pemerintah terus memastikan penguatan K3 sebagai fondasi tata kelola dapat mendorong industri pertambangan Indonesia tumbuh lebih berkelanjutan, berdaya saing, serta memiliki tingkat kepercayaan yang lebih kuat di tingkat nasional maupun global. (aag)