MPR Terima Ketua Parlemen Korea Selatan, Bahas soal WNI Penolong Korban Kebakaran

“Harapannya persoalan tersebut bisa dikomunikasikan dengan para pemangku kepentingan sehingga investasi yang selama ini sudah berjalan antara Korea Selatan dengan Indonesia bisa bertambah baik dan bertambah lancar lagi,” kata Muzani.

Merespons pertanyaan terkait gangguan terhadap investor Korea Selatan di lapangan, Muzani membenarkan adanya persoalan yang terjadi di tingkat kebijakan maupun daerah.

“Ada masalah yang bisa diselesaikan di tingkat pemangku kebijakan dan kami bisa membantu untuk mengkomunikasikan dengan menteri dan kementerian terkait,” ujarnya.

Namun, ia menegaskan tidak semua persoalan bisa diselesaikan di tingkat pusat.

“Tapi ada juga masalah yang terjadinya di lapangan yang tentu saja harus ditangani di tingkat lokal,” tambahnya.

Terkait pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), Muzani memastikan proses di MPR telah rampung dan kini tinggal dikomunikasikan dengan Presiden RI.

Baca Juga

AFC Jatuhkan Sanksi Pada Timnas Futsal Indonesia, Harus Bayar Denda Rp235 Juta

“PPHN pembahasannya di MPR sudah selesai,” tegas Muzani.

Ia menyebut konsep PPHN telah disepakati seluruh fraksi di MPR sejak akhir Agustus.

“Sebagai sebuah konsep pokok-pokok haluan negara, kami anggap selesai dan itu sudah diputuskan, diterima oleh semua fraksi yang ada di MPR,” katanya.

Menurut Muzani, pimpinan MPR saat ini masih mencari waktu untuk bertemu Presiden guna membahas kelanjutan bentuk hukum PPHN.

“Sekarang sedang akan kami komunikasikan dengan presiden untuk didiskusikan bersama,” pungkasnya.(rpi/raa)