Kemenhaj Akui Dana Efisiensi Haji Pernah Melenceng, Wamen Dahnil Minta Ada Insentif ASN agar Tak Ada Celah Korups

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Haji dan Umrah mengakui adanya praktik lama pemanfaatan dana efisiensi anggaran haji yang tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan jemaah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkap, sebelumnya dana hasil penghematan kerap tidak sepenuhnya kembali ke kas haji.

Praktik tersebut dinilai rawan pemborosan dan kini diklaim telah dihentikan.

"Efisiensi, maksud kami adalah justru upaya ketika kami melakukan efisiensi, harus dipastikan hasil efisiensi. Kan biasanya hasil efisiensi itu dikembalikan ke BPKH. Nah, sebelum-sebelumnya itu kadang-kadang ada digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan perhajian," ungkap Dahnil usai Raker bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (21/1/2026).

Oleh karena itu, Dahnil meminta agar aparatur sipil negara (ASN) tidak menghambur-hamburkan uang hasil dari upaya efisiensi tersebut.

"Nah, kami tidak mau kejadian seperti itu. Kami ingin pastikan semua uang haji itu digunakan untuk yang bermanfaat untuk jamaah haji," ucapnya.

Baca Juga

Menhaj Ungkap Anggaran Haji Rp512 Miliar Masih Tertahan di Kemenag

Dahnil menjelaskan, efisiensi anggaran tahun ini dilakukan dengan memangkas biaya konsumsi jemaah tanpa menurunkan kualitas layanan.

“Jadi memang ada penghematan ya, ada penurunan belanja konsumsi. Tahun lalu kan kita konsumsi itu sekitar 40 riyal, 40 riyal totalnya. Sedangkan tahun ini per jamaah itu turun jadi 36 riyal," beber Dahnil.

Rinciannya, biaya makan pagi ditetapkan sebesar 10 riyal, sementara makan siang dan malam masing-masing 13 riyal. Dengan skema tersebut, terjadi penghematan sekitar 4 riyal per jemaah.

"Tapi, gramasi makanannya atau kualitas makanannya itu naik. Jadi kualitasnya naik tapi harganya bisa kita turunkan," imbuhnya.

Dahnil menegaskan, penghematan tersebut dicapai melalui pengetatan proses pengadaan agar tidak lagi membuka ruang rente.

“Karena efisiensi dalam konteks kita memastikan proses penyediaannya itu tanpa ada rente, ada korupsi, ada cashback istilah Pak Menteri,” tegasnya.

Kemudian, Wakil Menteri Haji itu sebagai  juga meminta adanya insentif bagi ASN berprestasi sebagai langkah pencegahan praktik rente dan penyimpangan anggaran.

“kami ingin Komisi VIII dan kita itu mengatur regulasi terkait insentif. Jadi ASN kita yang berprestasi, yang berhasil melakukan efisiensi, itu dapat insentif, diatur. Itu dalam rangka mencegah praktik rente, korupsi, dan macam-macam," tandasnya. (rpi/muu)