Apresiasi terhadap Guru Terus Menguat di Tengah Upaya Peningkatan Kesejahteraan

Jakarta, tvOnenews.com - Kesejahteraan guru di Indonesia hingga kini masih menjadi persoalan krusial yang belum sepenuhnya terjawab. Di tengah tuntutan peningkatan mutu pendidikan nasional, banyak guru justru menghadapi kondisi ekonomi yang jauh dari layak, khususnya guru honorer yang penghasilannya masih berada di bawah upah minimum regional (UMR), bahkan di sejumlah daerah hanya menerima ratusan ribu rupiah per bulan.

Ketimpangan ini kerap dibandingkan dengan profesi lain dalam berbagai program pemerintah yang memperoleh penghasilan lebih stabil. Padahal, guru memiliki peran strategis dalam mencetak generasi penerus bangsa. Kondisi kesejahteraan yang belum memadai dikhawatirkan berdampak pada menurunnya minat generasi muda untuk menekuni profesi pendidik serta berpotensi memengaruhi kualitas proses belajar-mengajar.

Selain persoalan gaji, beban kerja guru juga semakin berat. Tidak hanya mengajar, mereka dibebani tugas administratif seperti penyusunan perangkat pembelajaran, laporan evaluasi, hingga kegiatan tambahan sekolah. Bahkan, banyak guru terpaksa mengajar di lebih dari satu sekolah atau mencari pekerjaan sampingan demi memenuhi kebutuhan hidup.

Masalah lain yang tak kalah penting adalah ketidakpastian status kepegawaian, terutama bagi guru honorer. Meski pemerintah telah membuka jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), proses pengangkatan dinilai belum merata dan masih menyisakan banyak guru yang bertahun-tahun mengabdi tanpa kepastian karier dan jaminan kesejahteraan.

Sejumlah pengamat pendidikan menilai sertifikasi guru akan kehilangan makna jika tidak dibarengi peningkatan kesejahteraan yang signifikan. Kritik juga muncul karena alokasi anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dinilai belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan mendasar tenaga pendidik, terutama mereka yang berada di daerah terpencil dan tertinggal.

Berbagai pihak pun mendorong evaluasi kebijakan agar lebih berpihak pada guru, mulai dari kenaikan gaji layak, percepatan pengangkatan PPPK, hingga penataan ulang beban kerja. Guru dinilai perlu diposisikan sebagai investasi jangka panjang negara dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Baca Juga

Gaji Ribuan Guru Honorer di Jabar Segera Turun, Dedi Mulyadi Bakal Temui Menpan RB untuk Bahas Pencairan

Di tengah sorotan tersebut, Iskandar, anggota Polri yang juga dokter spesialis bedah, merilis sebuah karya musik yang mengangkat perjuangan guru. “Saya banyak mendengar kisah heroik guru, terutama di daerah terpencil. Pesan saya sederhana, agar kita selalu menghormati dan menghargai profesi guru,” ujar Iskandar.

Ia juga menyoroti pergeseran nilai dalam dunia pendidikan. “Sekarang guru sering menjadi objek kesalahan, bahkan dikriminalisasi saat mendisiplinkan murid. Saya berharap guru mendapat penghargaan dan kesejahteraan yang lebih baik dari pemerintah,” katanya.

Iskandar memilih genre dangdut agar pesannya mudah diterima masyarakat luas. “Dangdut itu tematik dan dekat dengan rakyat, jadi cocok untuk menyampaikan pesan tentang guru,” ujarnya. Lagu tersebut ia tulis sejak 2023 dan baru dirilis awal 2026 karena kesibukan tugas.

Ia berharap karyanya dapat diterima publik dan ikut mendorong perhatian lebih besar terhadap nasib guru. “Semoga ini bisa mengetuk hati para pemangku kebijakan agar kesejahteraan guru lebih dipikirkan,” tuturnya.

Di tengah berbagai tantangan dunia pendidikan, perhatian publik terhadap nasib guru dinilai terus menguat. Momentum ini diharapkan mampu mendorong lahirnya kebijakan yang tidak hanya menghormati guru secara simbolik, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan yang nyata dan berkelanjutan. (nsp)