Kasus Ijazah Palsu Jokowi: Polda Metro Jaya Terbitkan SP3 untuk Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, Ini Penjelasan Polisi

Jakarta, tvOnenews.com – Polda Metro Jaya resmi menghentikan penyidikan terhadap Eggi Sudjana (ES) dan Damai Hari Lubis (DHL) dalam kasus ijazah palsu Jokowi.

Penghentian perkara tersebut dilakukan setelah penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kedua tersangka. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan penerbitan SP3 tersebut. Ia menjelaskan, penghentian penyidikan dilakukan atas dasar keadilan restoratif.

“Benar, penyidik telah menerbitkan SP3 terhadap dua tersangka, yaitu saudara ES dan DHL. Penghentian penyidikan dilakukan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif,” kata Budi, dikutip Sabtu (17/1/2026).

Budi mengungkapkan, keputusan tersebut diambil setelah dilakukan gelar perkara khusus pada 14 Januari 2026. Gelar perkara itu digelar menyusul adanya permohonan dari para pelapor maupun pihak tersangka.

Menurutnya, penyidik juga mempertimbangkan terpenuhinya seluruh syarat keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga

PRT Lompat dari Lantai 4 Indekos Benhil, Polisi Dalami Dugaan Penyekapan hingga TPPO

Meski demikian, Budi menegaskan penghentian penyidikan hanya berlaku bagi Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis. Proses hukum terhadap tersangka lainnya dalam kasus ini tetap berjalan.

“Untuk tersangka yang tidak dihentikan perkaranya, penyidikan tetap dilanjutkan. Penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi, ahli, serta melengkapi berkas perkara guna kepastian hukum,” ucapnya.

Dalam perkara ijazah palsu Jokowi, Polda Metro Jaya sebelumnya menetapkan total delapan tersangka yang terbagi dalam dua klaster.

Klaster pertama terdiri dari Eggi Sudjana (ES), Kurnia Tri Royani (KTR), Muhammad Rizal Fadillah (MRF), Rustam Effendi (RE), dan Damai Hari Lubis (DHL). Mereka ditetapkan sebagai tersangka pada 7 November 2025.

Para tersangka di klaster ini dijerat dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, Pasal 160 KUHP, Pasal 27a juncto Pasal 45 ayat (4), serta Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sementara itu, klaster kedua terdiri dari Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma. Ketiganya telah diperiksa sebagai tersangka pada 13 November 2025.

Untuk klaster kedua, penyidik menerapkan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1), Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1), serta Pasal 27a juncto Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45a ayat (2) UU ITE.

Budi menyampaikan, berkas perkara untuk tersangka klaster kedua, yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan, dan Tifauzia Tyassuma, telah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada 13 Januari 2026.

Sebelum penghentian penyidikan dilakukan, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis diketahui mengajukan permohonan restorative justice (RJ) kepada penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu (14/1).

Permohonan tersebut diajukan usai keduanya bersilaturahmi ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan tersebut, Eggi dan Damai didampingi kuasa hukum mereka, Elida Netti.

Pertemuan itu sempat menuai beragam respons publik. Sebagian pihak menilai kedatangan Eggi dan Damai ke rumah Jokowi sebagai upaya untuk lolos dari jerat pidana, sementara pihak lain menilai pertemuan tersebut sebagai bentuk peringatan atau klarifikasi.

Jokowi sendiri enggan menanggapi lebih jauh soal pertemuan tersebut, termasuk apakah dalam pertemuan itu terdapat permintaan maaf.

“Menurut saya ada atau tidak, itu tidak perlu diperdebatkan,” kata Jokowi. (nba)