Kick Off Pelaksanaan Program TA 2026, Ditjen Bina Adwil Kemendagri Tekankan Percepatan Pemulihan Wilayah Aceh

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pelaksanaan program strategis serta penggunaan anggaran yang efektif dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

Langkah itu ditetapkan melalui rapat Kick Off Meeting Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2026.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Kemendagri, Safrizal menekankan kepada jajarannya untuk terus berinovasi dalam kegiatan dengan orientasi kuat pada pencapaian indikator kinerja (IKU dan IKP) serta dampak luas bagi masyarakat.

“Seluruh kegiatan harus berbasis data dan bukti lapangan. Kita harus fokus pada aktivitas yang inovatif dan memberikan dampak langsung, bukan sekadar menambah volume kegiatan rutin,” kata Safrizal, Jakarta, Sabtu (16/1/2026).

Selain itu, Ditjen Bina Adwil Kemendagri dalam rapat tersebut juga menyorot langkah penanganan dan pemulihan pasca bencana di Aceh.

Hal ini selaras dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 yang menetapkan Safrizal sebagai Koordinator Wilayah Aceh dalam Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Baca Juga

Tingkatkan Akurasi Kebijakan, BSKDN Gunakan Rasch Model untuk Survei dan Cegah Bias Data

"Peran strategis ini menuntut penyesuaian postur anggaran dan rencana kerja Ditjen Bina Adwil tahun 2026 untuk mendukung percepatan pemulihan wilayah terdampak,"

Safrizal juga memberikan perhatian khusus pada penanganan bencana di wilayah Sumatera, terutama Aceh. 

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026, Dr. Safrizal ZA telah ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah Aceh dalam Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Ia menekankan langkah penyesuaian anggaran dan rencana kerja Ditjen Bina Adwil Tahun 2026 dengan dukungan percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana khusunya di Aceh.

"Salah satu fokus utama adalah koordinasi penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh yang ditargetkan selesai pada Maret 2026," katanya. 

Safrizal menegaskan bahawa Ditjen Bina Adwil Kemendagri merupakan motor penggerak urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar.

Di sisi lain, Sekretaris Ditjen Bina Adwil, Sri Purwaningsih menjelaskan bahwa Pagu Alokasi Anggaran TA 2026 ditetapkan sebesar Rp362.032.974 dengan pencadangan anggaran sebesar Rp54,4 miliar untuk mendukung Prioritas Direktif Presiden, sehingga Pagu Efektif yang akan dikelola adalah sebesar Rp307.534.215.