Komisi VI DPR RI: Banyak BUMN Masih Bebani APBN, Direksinya Malah Nikmati Tantiem Fantastis

Jakarta, tvOnenews.com - Jakarta, tvOnenews.com — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade menyoroti masih banyaknya badan usaha milik negara (BUMN) yang merugi dan masih bergantung pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), sementara jajaran direksinya justru menikmati penghasilan dan tantiem dalam jumlah besar.

Andre menegaskan, kondisi tersebut menjadi alasan Presiden RI, Prabowo Subianto melakukan pembenahan menyeluruh terhadap BUMN melalui pembentukan Danantara.

“Dan memang faktanya kinerja BUMN kita di saat Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 ternyata kan masih banyak yang memprihatinkan. Banyak sekali BUMN masih merugi, banyak sekali BUMN masih menyusul kepada APBN,” ujar Andre, Rabu (14/1/2026).

Ia menilai, perbaikan kinerja BUMN tidak bisa dilepaskan dari evaluasi direksi, termasuk sistem penggajian dan pemberian tantiem yang dinilai tidak sebanding dengan kinerja perusahaan.

“Direksi BUMN ini selama ini mendapatkan fasilitas yang luar biasa, gaji yang besar, bahkan juga tantiem yang luar biasa, ya,” ucapnya.

Menurut Andre, ironi muncul ketika direksi BUMN yang merugi justru menerima penghasilan lebih tinggi dibanding Presiden dan para menteri.

Baca Juga

Pendapatan Negara Tembus Rp574,9 Triliun di Awal 2026, Purbaya Sebut Coretax Efektif Genjot Penerimaan Pajak 

“Bahkan penghasilan direksi BUMN dengan tantiem ini jauh di atas penghasilan Presiden dan para menteri gitu loh. Yang punya tanggung jawab lebih besar daripada direksi BUMN,” tegas Andre.

Ia mengungkapkan, besaran tantiem direksi BUMN yang mencapai puluhan miliar rupiah patut dievaluasi secara serius.

“Karena tantiemnya begitu besar, begitu sangat besar tantiem itu gitu loh. Misalnya ada direksi yang mendapatkan tantiem bisa Rp30 miliar gitu loh,” katanya.

Terkait evaluasi tantiem, Andre menegaskan hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah. DPR, kata dia, akan mengawal melalui fungsi pengawasan.

“Itu kan kewenangan pemerintah ya kalau soal itu ya. DPR tentu akan mengawasi dan memberikan dukungan penuh karena tujuannya baik gitu ya. Untuk memperbaiki kinerja, ya untuk membenahi BUMN,” kata Andre.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyindir keras direksi BUMN yang meminta tantiem meski perusahaan masih merugi.

Menurut Prabowo, pemberian tantiem ini merupakan tindakan tidak tahu malu dan sulit diatur alias ia menyebutnya dengan 'ndableg'.