KPK Dalami Peran Direksi PT Wanatiara Persada dalam Kasus Suap Pajak Rp4 Miliar

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan keterlibatan direksi dan pihak lain di PT Wanatiara Persada dalam kasus suap terkait pemeriksaan pajak. Pendalaman ini dilakukan untuk menelusuri alur pengambilan keputusan dan kewenangan yang memungkinkan keluarnya dana suap bernilai miliaran rupiah.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan, penyidik memandang tidak mungkin dana sebesar Rp4 miliar dikeluarkan tanpa persetujuan pihak yang memiliki kewenangan di internal perusahaan.

“Kami juga sama memandang hal yang sama. Di sini kan staf. Bagaimana uang itu bisa keluar? Tentu harus ada kewenangan untuk mengeluarkan sejumlah uang, kewenangan untuk memutuskan membayar, dan lain-lain. Karena uang Rp4 miliar itu bukan uang yang kecil,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (11/1).

Asep menyampaikan, KPK menduga Staf PT Wanatiara Persada Edy Yulianto (EY) yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka, kemungkinan hanya bertindak sebagai petugas lapangan. Oleh karena itu, penyidik akan menelusuri lebih jauh peran dan tanggung jawab pihak-pihak di atasnya, termasuk jajaran direksi.

“Kami akan perdalam tentunya terkait tugas dan tanggung jawab, kewenangan yang dimiliki, dan peran masing-masing pihak,” tegas Asep.

KPK menegaskan, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan kecukupan alat bukti dan keterangan saksi yang diperoleh penyidik. Hingga saat ini, Edy Yulianto menjadi satu-satunya tersangka dari pihak PT Wanatiara Persada.

“Kami berdasarkan kecukupan alat bukti dan peran yang kami peroleh dari keterangan saksi-saksi,” ujar Asep.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang digelar pada 9–10 Januari 2026. OTT tersebut merupakan operasi pertama KPK di tahun 2026 dan berkaitan dengan dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan delapan orang dari berbagai pihak.

Setelah melakukan pemeriksaan intensif, KPK pada 11 Januari 2026 menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur aparatur pajak, konsultan pajak, dan pihak swasta.

Adapun lima tersangka yang telah ditetapkan KPK, yakni:

• Dwi Budi (DWB) selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara

• Agus Syaifudin (AGS) selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara

• Askob Bahtiar (ASB) selaku Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara

• Abdul Kadim Sahbudin (ABD) selaku konsultan pajak

• Edy Yulianto (EY) selaku Staf PT Wanatiara Persada

Dalam konstruksi perkara, Edy Yulianto diduga menjadi pihak pemberi suap kepada pegawai KPP Madya Jakarta Utara dengan nilai mencapai Rp4 miliar. Suap tersebut diduga diberikan untuk menurunkan nilai kekurangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perusahaan.

KPK mengungkapkan, nilai kekurangan pajak PBB PT Wanatiara Persada untuk periode pajak 2023 semula diperkirakan sekitar Rp75 miliar. Namun, setelah adanya pengaturan, nilai tersebut diduga diturunkan menjadi sekitar Rp15,7 miliar.

Perbedaan nilai yang signifikan inilah yang menjadi fokus penyelidikan KPK. Penyidik menilai, proses penurunan nilai pajak tersebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya kesepakatan dan peran aktif sejumlah pihak, baik dari internal perusahaan maupun aparat pajak.

Selain Edy Yulianto, KPK juga sempat mengamankan PS yang menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia PT Wanatiara Persada. Namun, yang bersangkutan belum ditetapkan sebagai tersangka karena penyidik menilai alat bukti yang dimiliki belum mencukupi.

Meski demikian, KPK menegaskan pintu pengembangan perkara masih terbuka. Pendalaman terhadap peran direksi dan pihak lain di PT Wanatiara Persada akan terus dilakukan untuk memastikan seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

KPK menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini, termasuk menelusuri aliran dana dan pola pengambilan keputusan di internal perusahaan. Langkah ini dinilai penting untuk mengungkap praktik suap secara menyeluruh serta mencegah terulangnya pengaturan pajak yang merugikan keuangan negara. (ant/nsp)