Bantuan Chromebook Mangkrak, Sekolah Dasar di Bali Bingung Perawatan Laptop yang Sudah Rusak

Jakarta, tvOnenews.com - Bantuan laptop berbasis Chromebook dari pemerintah pusat yang digulirkan sejak 2020 dinilai tidak berjalan optimal di tingkat sekolah dasar (SD). 

Salah satu contohnya, di Kabupaten Klungkung, Bali, puluhan Chromebook yang menjadi aset sekolah kini rusak dan tidak lagi dimanfaatkan, sementara pihak sekolah kebingungan soal perawatan dan perbaikannya.

Kondisi itu terjadi di SD Negeri 1 Gunaksa, Kecamatan Dawan. Dari total 15 unit Chromebook yang diterima sekolah tersebut, sebanyak 9 unit kini dalam kondisi rusak. 

Laptop-laptop itu bahkan telah ditempeli kertas bertuliskan “rusak” dan disimpan tanpa digunakan.

Kepala SDN 1 Gunaksa, Wayan Agus Kabiana, mengatakan Chromebook tersebut merupakan bantuan pemerintah pusat yang diterima pada 17 Desember 2020. Bantuan itu masuk dalam gelombang pertama pengadaan perangkat teknologi pendidikan.

“Awalnya kami ingin memanfaatkan untuk kegiatan ekstrakurikuler komputer, seperti belajar mengetik. Tapi setelah digunakan, ternyata akses Chromebook sangat terbatas dan tidak fleksibel seperti laptop biasa,” ujarnya dikutip pada Kamis (8/1/2026).

Dalam praktiknya, Chromebook tersebut hanya digunakan untuk Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) yang dilaksanakan setahun sekali untuk siswa kelas V, serta sesekali untuk Olimpiade Sains Nasional. 

Pada pelaksanaan ANBK terakhir Februari lalu, beberapa Chromebook mengalami gangguan serius.

“Di tengah pelaksanaan ANBK, ada Chromebook yang tiba-tiba layarnya blank dan tidak bisa digunakan,” kata Wayan Agus.

Pihak sekolah telah melaporkan kerusakan itu ke Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung. Namun, sekolah justru disarankan menunggu teknisi dari Jakarta atau mengirim Chromebook ke ibu kota karena membutuhkan penanganan teknisi khusus.

“Kami belum berani mengambil langkah sendiri karena ini aset negara. Akhirnya kami menunggu arahan,” ujarnya.

Akibatnya, pemanfaatan Chromebook di SDN 1 Gunaksa hanya efektif sekitar dua tahun sejak diterima. 

Selebihnya, perangkat tersebut terbengkalai akibat kerusakan dan ketiadaan sistem perawatan yang memadai di daerah.

Kondisi di tingkat sekolah ini menambah daftar panjang persoalan pengadaan Chromebook secara nasional. 

Program yang digulirkan pada era Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim itu kini tengah menjadi sorotan hukum, setelah Kejaksaan menangani kasus dugaan penyimpangan pengadaan Chromebook. 

Kasus tersebut menyeret kebijakan pengadaan di tingkat pusat dan membuat nama Nadiem Makarim ikut dipanggil serta diperiksa dalam proses penegakan hukum yang masih berjalan. 

Dalam kasus tersebut, negara diduga merugi lebih dari Rp2 triliun. Nadiem juga didakwa menerima aliran dana hampir Rp900 miliar. (muu)