1.060 Personel Gabungan Disiagakan Amankan Aksi Unjuk Rasa Buruh di Jakarta Pusat

Jakarta, tvOnenews.com — Aparat kepolisian menurunkan 1.060 personel gabungan untuk mengamankan dan memberikan pelayanan dalam aksi unjuk rasa buruh yang digelar di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (6/1/2026). Ribuan personel tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, serta jajaran Polsek setempat.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung menegaskan bahwa kehadiran aparat keamanan dalam aksi tersebut bukan untuk membatasi, melainkan menjamin hak konstitusional masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum secara aman dan damai.

“Kami hadir untuk melayani saudara-saudara kita yang menyampaikan pendapat. Pengamanan ini bertujuan memastikan kegiatan berjalan tertib, aman, dan kondusif,” ujar Reynold kepada wartawan di Jakarta.

Aksi unjuk rasa kali ini digelar oleh Forum Urun Rembung Nasional Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Sejumlah elemen buruh turut ambil bagian, di antaranya KSPSI, KPBI, MJH, KSBSI, KSPN, SARBUMUSI, ASPEK Indonesia, GSBI, FSBPI, ASPIRASI, OPSI, dan GOBSI. Massa aksi memusatkan kegiatan di kawasan Silang Tenggara Monas, Gambir, Jakarta Pusat.

Reynold menjelaskan, pengamanan dilakukan dengan pendekatan humanis dan profesional. Seluruh personel yang diterjunkan di lapangan tidak dibekali senjata api. Aparat diminta mengedepankan sikap persuasif serta menghindari tindakan represif selama mengawal jalannya aksi.

“Personel di lapangan tidak membawa senjata api dan diperintahkan untuk selalu mengedepankan sikap humanis, persuasif, dan profesional,” tegasnya.

Menurut Reynold, langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum. Ia menegaskan bahwa kepolisian berkewajiban memberikan rasa aman, baik kepada peserta aksi maupun masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi.

Kapolres Metro Jakarta Pusat juga mengimbau para orator dan peserta aksi untuk tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku. Ia meminta agar penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib, tanpa provokasi, serta tidak mengganggu kepentingan umum.

“Kami mengimbau agar tidak menutup jalan umum, tidak memprovokasi massa lain, serta tidak melakukan tindakan anarkis seperti membakar ban bekas atau merusak fasilitas umum,” ujarnya.

Selain itu, Reynold menekankan agar peserta aksi tidak melakukan perlawanan terhadap petugas keamanan. Ia mengajak seluruh elemen yang terlibat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif demi kepentingan bersama.

Tidak hanya kepada peserta aksi, imbauan juga disampaikan kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan Monas dan Gambir. Kapolres meminta warga tidak mudah terpancing oleh isu atau provokasi yang dapat memperkeruh suasana.

“Kami berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing provokasi. Mari kita jaga Jakarta tetap aman dan kondusif,” katanya.

Dari sisi pengaturan lalu lintas, kepolisian menerapkan rekayasa secara situasional. Penyesuaian dilakukan berdasarkan eskalasi jumlah massa dan dinamika di lapangan. Sejumlah personel lalu lintas disiagakan untuk mengurai potensi kepadatan kendaraan di sekitar lokasi aksi.

Bagi para pengguna jalan, kepolisian menyarankan untuk mencari jalur alternatif guna menghindari kemacetan, terutama di kawasan Silang Tenggara Monas, Gambir, dan sekitarnya.

“Pengaturan lalu lintas bersifat situasional dan akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kami mohon kerja sama masyarakat untuk menggunakan jalur alternatif selama aksi berlangsung,” ujar Reynold.

Pengamanan aksi unjuk rasa buruh ini menjadi bagian dari upaya Polri menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di ibu kota, sekaligus memastikan kebebasan berpendapat tetap terlindungi. Dengan keterlibatan lebih dari seribu personel gabungan, kepolisian berharap aksi dapat berjalan damai tanpa mengganggu aktivitas publik lainnya.

Hingga siang hari, situasi di sekitar lokasi aksi terpantau relatif kondusif. Aparat keamanan tetap bersiaga untuk mengantisipasi perkembangan di lapangan serta memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (ant/nsp)