Gelar Sosialisasi Soal PP No 39 2025, IKTN: Revitalisasi dan Reboisasi Jadi Salah Satu Agenda Penting

Jakarta, tvOnenews.com - Dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap regulasi terkini bidang pertambangan mineral dan batubara (Minerba), pengusaha serta pengurus Koperasi Tambang Rakyat se-Kabupaten Mandailing Natal menggelar sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025. Kegiatan ini  dihadiri salah satu Pembina Induk Koperasi Tambang Nusantara (IKTN), Mulyadi Elhan Zakaria, yang didampingi Korwil 1 IKTN Khairul Saleh Sipahutar, dan Pengawasan Salman Harahap.

Dalam sosialisasi, Elhan menyampaikan bahwa pelaksanaan program kerja IKTN saat ini masih dalam tahap menunggu kebijakan lebih lanjut berupa Peraturan Menteri terkait tata kelola tambang rakyat.

Ia juga menegaskan bahwa revitalisasi usaha tambang dan program reboisasi menjadi agenda utama IKTN, terutama di wilayah yang rawan terjadinya bencana alam.

"IKTN belum berjalan koperasi tambang rakyat masih pembenahan tahap akhir, kami masih menunggu Permentri dari Kementerian terkait. Kami mengikuti kebijakan utama dari kementerian", ucap Elhan. 

Ia juga menambahkan "Aepanjang DAS Sungai Muara Soma dan Batahan saya lihat ada aktifitas tambang ilegal, mohon untuk segera membentuk koperasi karena dengan berkoperasi jelas ada aturan aturan yang mengatur tentang tambang rakyat."

Zulfahmi ketua Koperasi Tambang Rakyat Mandailing Natal menyampaikan "Saya harap para penambang khususnya di Mandailing Natal segera bergabung di koperasi, karena dengan BerKoperasi kita akan mendapatkan perlindungan hukum, Legalitas yang jelas, serta kemudahan mendapatkan izin tambang," ucapnya.

Baca Juga

Detik-detik Mobil Anggota DPRD Batubara Dilempar oleh OTK, Ridwan Beberkan Kronologinya

Dalam wawancara terpisah, Zulfahmi bersama Elhan mengungkapkan bahwa selama kunjungan ke DAS Batang Batahan dan Muara Soma, ditemukan adanya aktivitas tambang ilegal yang dilakukan secara terang-terangan. 

Untuk menjaga ekosistem dan keberlanjutan pertambangan rakyat, mereka mengimbau para pelaku pertambangan untuk segera membentuk atau bergabung dengan koperasi tambang rakyat, serta mematuhi seluruh peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.