Wamenkum Tegaskan Pasal Penghinaan Presiden Tidak Bungkam Kritik: Tolong Baca Sekaligus dengan Penjelasannya

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej memberikan klarifikasi tegas mengenai Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Ia menekankan bahwa aturan pidana terkait penyerangan harkat dan martabat Presiden serta Wakil Presiden sama sekali tidak bertujuan untuk memberangus kritik masyarakat.

Pria yang akrab disapa Eddy ini meminta publik untuk melihat aturan tersebut secara komprehensif, termasuk pada bagian penjelasan pasal.

“Tolong membaca Pasal 218 (KUHP) ini sekaligus dengan penjelasannya. Penjelasan itu utuh dikatakan bahwa pasal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan berdemokrasi, kebebasan berekspresi, termasuk di dalamnya tidak melarang kritik,” ujar Eddy dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (5/1/2026).

Eddy memperjelas garis pemisah antara kritik yang konstruktif dan tindakan yang melanggar hukum. Menurutnya, Pasal 218 KUHP hanya menyasar tindakan menista atau memfitnah Kepala Negara, dua hal yang secara universal dianggap sebagai tindak pidana.

“Menista itu contohnya adalah ya kebun binatang keluar lah dengan menghujat seseorang, atau memfitnah. Kalau memfitnah, saya kira di mana pun di dunia ini yang namanya memfitnah itu adalah tindak pidana,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjamin bahwa hak masyarakat untuk menyuarakan aspirasi di muka umum tetap terlindungi. Dalam penjelasan pasal tersebut, ditegaskan bahwa kegiatan seperti unjuk rasa atau demonstrasi adalah bentuk kritik yang tidak dapat dipidana.

“Jadi, Pasal 218 beserta penjelasannya itu kalau dibaca utuh, maka terlihat jelas antara bagaimana itu menghina dalam konteks menista atau fitnah, dan yang berikut adalah soal kritik,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Eddy juga menjawab kritik yang mempertanyakan mengapa pemerintah perlu membuat pasal khusus dan tidak menggunakan pasal penghinaan biasa. 

Ia memberikan analogi hukum terkait pasal makar untuk memberikan pemahaman mengenai kedudukan Presiden sebagai simbol negara.

“Kalau dikatakan tidak perlu ada pasal penyerangan harkat dan martabat Presiden karena itu bisa masuk dalam pasal penghinaan biasa, maka saya katakan pasal makar yang pembunuhan terhadap Presiden dan Wakil Presiden itu dihapus saja. Toh ada pasal pembunuhan biasa? Mengapa tidak menggunakan pasal pembunuhan biasa, tetapi harus ada tentang makar terhadap nyawa Presiden dan Wakil Presiden?” tuturnya.