Respons Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Golkar Sbut Perlu Kajian Demokrasi yang Mendalam

Jakarta, tvOnenews.com - Polemik terus bergulir terkait adanya wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang ditetapkan oleh tingkat DPRD.

Banyak sudut pandang yang disampaikan terkait wacana tersebut baik sisi efisiensi anggara hingga stabilitas politik maupun risiko mengalihkan demokrasi dari ruang partisipasi publik ke arena negosiasi elite yang tertutup.

Dalam berbagai karyanya, ilmuwan politik yakni Miriam Budiardjo menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya soal prosedur pemilihan, tetapi juga partisipasi dan kontrol publik. 

"Dalam kerangka tersebut, pengurangan ruang partisipasi dikhawatirkan dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem politik," ungkapnya dikutip pada Jumat (2/1/2026).

Partai Golkar pun turut merespons polemik yang terjadi terkait wacana penetapan kepala daerah melalui penetapan DPRD.

Golkar menilai perlu adanya kajian konstitusional dan rasional terhadap mekanisme Pilkada tanpa menutup mata terhadap kelemahan langsung maupun risiko politik transaksional dalam mekanisme tidak langsung.

Baca Juga

Lonjakan Arus Mudik Jatim, DPRD Tekankan Koordinasi Lintas Sektor

Wakil Bendahara Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG), Irma Mayang Sari mengatakan sikap tersebut mencerminkan pendekatan yang menempatkan substansi demokrasi di atas sekadar pilihan mekanisme. 

"Golkar menegaskan setiap perubahan sistem harus ditempuh melalui mekanisme resmi partai dan kerangka konstitusi," ungkap Irma.

Dalam konteks ini, BSNPG dinilai memiliki peran strategis sebagai bagian dari sistem pengawasan demokrasi internal partai.

Melalui penguatan fungsi pengawasan dan disiplin organisasi, BSNPG dinilainya berperan memastikan integritas proses politik tetap terjaga, apa pun mekanisme pilkada yang digunakan. 

Lembaga ini juga diharapkan mampu mencegah praktik transaksi elite dan manipulasi opini publik yang berpotensi mencederai demokrasi.

"Wacana pilkada melalui DPRD dinilai sebagai ujian bagi kedewasaan demokrasi Indonesia. Pertanyaan kuncinya bukan hanya mekanisme apa yang dipilih, melainkan sejauh mana sistem politik mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi orientasi utama," ungkapnya.

Irma menjelaskan keputusan Rapimnas Partai Golkar 2025 menegaskan bahwa setiap perubahan kebijakan politik harus dilakukan secara sah, terbuka, dan bertanggungjawab. 

"Demokrasi, menurut pandangan partai, tidak dijalankan melalui kegaduhan opini, melainkan melalui proses institusional yang matang dan berorientasi pada percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan rakyat secara adil, merata, dan berkelanjutan," pungkasnya.(raa)