Prabowo Tancap Gas Renovasi Rumah Rakyat: Target 2026 Melonjak hingga 2 Juta Unit

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI, Prabowo Subianto, memberi sinyal kuat percepatan besar-besaran program perumahan rakyat dengan menyetujui penambahan target renovasi rumah hingga 2 juta unit pada 2026.

Keputusan ini menandai lonjakan signifikan dari alokasi awal dalam APBN 2026 yang sebelumnya dipatok sekitar 400 ribu unit.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengungkapkan persetujuan tersebut usai dipanggil Presiden Prabowo ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2025).

Fahri menyebut Presiden memiliki visi akselerasi masif untuk mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia.

“Karena beliau membayangkan harus ada akselerasi besar-besaran. Tahun depan sudah ada anggaran untuk renovasi yang sudah tertulis dalam APBN 2026 sekitar 400.000 tapi bahkan beliau setuju sampai 2 juta sekalipun untuk renovasi, tidak ada masalah,” kata Fahri kepada wartawan.

Meski demikian, Fahri menegaskan percepatan renovasi rumah, khususnya di kawasan perkotaan, menghadapi tantangan serius berupa keterbatasan lahan dan kompleksitas tata ruang. Kondisi tersebut, kata dia, menuntut desain kebijakan yang berbeda dengan wilayah perdesaan.

Baca Juga

Menkeu Purbaya Tegaskan Kas Negara Aman, Isu Sisa Rp120 Triliun Dinilai Menyesatkan

“Kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan, akselerasi karena di perkotaan itu ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit dan inilah yang kami lagi desain konsepnya dalam bentuk peraturan yang dibutuhkan,” tuturnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Fahri menilai pembentukan satu lembaga khusus menjadi kunci utama agar target ambisius Presiden Prabowo dapat tercapai. Selama ini, urusan perumahan dinilai terfragmentasi di berbagai instansi.

“Mengambil contoh dari banyak negara memang harus ada satu kelembagaan yang mengurusi semuanya. Selama ini kewenangan itu tersebar di banyak lembaga, tanah di tempat lain, ijin di tempat lain, pembiayaan di tempat lain,” ujarnya.

Lembaga khusus tersebut, lanjut Fahri, akan berperan sebagai koordinator tunggal yang mengonsolidasikan seluruh kebutuhan percepatan pembangunan perumahan rakyat.

“Harus ada lembaga yang mengkonsolidasi semua jenis keperluan untuk percepatan pembangunan perumahan,” ucapnya.

Fahri juga mengungkapkan proses pembentukan lembaga tersebut kini telah memasuki tahap koordinasi lintas kementerian.

Ia menyebut komunikasi intensif telah dilakukan dengan Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, hingga Danantara sebagai mitra strategis penyedia lahan, khususnya untuk pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD).

“Kami sudah koordinasi dengan Menpan dan Mensesneg dan mudah-mudahan 1-2 hari ini kami ada pertemuan lagi dan kalau bisa di awal tahun itu sudah kita sahkan. Saya juga berkoordinasi dengan Danantara karena salah satu penyedia lahan yang paling masif nanti terutama untuk konsep TOD, Transit Oriented Development, itu nanti Danantara,” tuturnya.

Fahri menegaskan seluruh rencana percepatan tersebut akan dikunci dalam payung hukum yang jelas melalui regulasi pembentukan badan khusus percepatan pembangunan rumah rakyat.

“Dan karena itu semua nanti akan diregulasi dalam pembentukan badan yang mengurusi percepatan pembangunan rumah rakyat,” ujar Fahri. (agr/aag)