Dasco, Zulhas dan Cak Imin Berkumpul di Kediaman Bahlil di Tengah Mencuat Wacana Pilkada Lewat DPRD

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, berkumpul di kediaman Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Momen pertemuan itu diungkap langsung oleh politisi Golkar sekaligus Wakil Ketua Umum AMPI, Arief Rosyid Hasan. 

Kata dia, pertemuan yang digelar pada Minggu, 28 Desember 2025 itu untuk silaturahmi sekaligus berdiskusi mengenai agenda politik ke depan.

"(Pertemuan) silaturahmi dan diskusi untuk memperkuat koalisi dan membahas beberapa agenda politik ke depan," ucap Arief dilansir dari ANTARA, Selasa, 30 Desember 2025.

Meski begitu, Arief enggan membocorkan agenda politik ke depan yang dibahas para pimpinan partai politik tersebut.

Dalam foto yang dibagikan, tampak Zulhas duduk di sebelah Bahlil dan tepat di depan Dasco. Sedangkan Cak Imin duduk di sebelah Dasco, tepat berada di depan Bahlil.

Diketahui, Golkar, PAN, PKB, dan Gerindra saat ini tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, yang mana merupakan Ketua Umum DPP Partai Gerindra. 

Dalam koalisi itu, ada pula Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora Indonesia, PSI, Partai Garuda, PRIMA, dan satu partai lokal yaitu Partai Aceh.

Sejauh ini, salah satu agenda politik yang tengah menjadi sorotan, yaitu wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPRD.

Mengenai hal tersebut, Sekjen DPP Partai Gerindra dalam siaran resminya yang diterima di Jakarta, Senin, menyatakan partainya mendukung usulan kepala daerah setingkat gubernur sampai dengan bupati/wali kota dipilih oleh DPRD.

“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” kata Sugiono.

Sugiono menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD lebih efisien daripada pemilihan secara langsung, sebagaimana yang diterapkan sejak tahun 2005 sampai yang terakhir kali pada 2024. Menurut Sugiono, proses yang lebih efisien itu dapat dilihat dari tahapan penjaringan kandidat, mekanisme anggaran, sampai dengan ongkos politik.